September 2019 Penerimaan Pajak Alami Kontraksi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penerimaan pajak hinga September 2019 mengalami penurunan ketimbang periode yang sama 2018. Penurunan penerimaan pajak itu disebabkan oleh pelambatan ekonomi.

Penerimaan pajak yang mengalami kontraksi diakuinya terjadi hampir di semua sektor.

"Setiap sektor mengalami pelemahan. Manufaktur mengalami negatif growth sehingga pendapatan menurun, pembayaran pajak menurun sejak pertengahan tahun ini. Satu-satunya yang menguat adalah transportasi dan perdagangan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11).

Baca juga: Peringkat Kebebasan Ekonomi Indonesia Naik

Pertambangan menjadi sektor yang mengalami kontraksi sangat dalam. Hingga September 2019 tercatat kontribusi perpajakannya tumbuh negatif 20,6% atau sebesar Rp43,21 triliun, lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 69,9%.

Sektor industri juga mengalami pertumbuhan negatif yang tumbuh negatif 3,2% atau Rp245,6 triliun. Angka itu lebih rendah ketimbang 2018 di periode yang sama sebesar 11,7%.

Hal serupa juga terjadi di sektor konstruksi, sebab bila dilihat year on year, pertumbuhannya negatif 1,2% atau senilai Rp56,2 triliun. Angka itu lebih rendah ketimbang 2018 sebesar 11,9%.

Sementara penerimaan pajak dari sektor transportasi dan pergudangan hingga September 2019 mencapai Rp36,36 triliun, atau tumbuh sebesar 18,9% secara tahunan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 12,6%.

"Sektor perdagangan meski tumbuh positif namun pertumbuhannya lebih lambat dari periode yang sama tahun 2018, yaitu sebesar 2,8% atau Rp176,2 triliun, dibandingkan 2018 yang mencapai 25,8%," tukas Sri Mulyani.

Sektor jasa keuangan juga tumbuh positif meski lebih rendah dibanding 2018 sebesar 9,5%. Hingga September, dari sektor ini penerimaan negara mencapai Rp120,7 triliun atau sebesar 4,9%.

Ia enambahkan, pemerintah akan terus mengupayakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui instrumen APBN untuk mengejar apa yang telah ditargetkan.

"APBN sebagai instrumen dijaga stabilitasnya, kalau APBN tidak sehat, dia tidak mampu sebagai policy fiskal yang efektif. APBN itu bukan tujuan, tapi instrumen untuk mengelola agar pertumbuhan pembangunan bisa dijalankan," tandas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (OL-8)