Tingkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Stagnan, Ini Kata Pengamat

EKONOM Josua Pardede menanggapi hasil laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2020 mengenai Indonesia yang berada di urutan 73 negara dengan kemudahan berinvestasi dengan mengapresiasi peningkatan skor Indonesia.

Menurutnya, beberapa kebijakan reformasi yang telah dikeluarkan pemerintah turut mendorong kenaikan skor kemudahan berusaha.

"Kebijakan tersebut antara lain, implementasi Online Sistem Submission (OSS) untuk perizinan pada saat pengusaha memulai bisnisnya, adanya peningkatan kualitas pembangkit di Jakarta dan Surabaya, serta elektronifikasi terkait pajak, pengajuan bea, dan penerapan kontrak," paparnya saat dihubungi oleh Media Indonesia, Jumat (25/10).

Ia menambahkan posisi Indonesia yang stagnan di urutan 73 bisa disebabkan oleh adanya kenaikan iklim bisnis di negara lain yang lebih pesat. Josua mencontohkan India yang naik sebanyak 14 peringkat hanya dalam kurun waktu satu tahun dari peringkat 77 menjadi 63.

"Peningkatan oleh India pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Mengingat pemerintah India juga merelaksasi regulasi untuk masuk dunia usaha serta adanya reformasi terkait bea luar negeri," paparnya.

Meskipun Indonesia mengalami peningkatan skor, menurut Josua, masih terdapat hambatan-hambatan dari sisi domestik yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Terutama mengenai regulasi pekerja. Menurut Bank Dunia, di antara negara-negara di Asia Pasifik, Indonesia merupakan negara dengan aturan mengenai pekerja yang sangat ketat.

Baca juga: Menteri BUMN Erick Tohir Jangan Gamang Benahi Kementeriannya

"Oleh karena itu, yang perlu pemerintah Jokowi lakukan dalam waktu dekat ialah reformasi kebijakan terkait ketenagakerjaan demi meningkatkan iklim kemudahan berbisnis di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mengurangi pengangguran," saran Josua.

Bentuk reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang dimaksud oleh Josua adalah dengan merevisi UU Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kepentingan daya saing investasi. Yakni, dengan mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Menurutnya, UU Ketenagakerjaan saat ini cemderung belum fleksibel bagi investasi asing. Seperti, aturan pesangon bagi pegawai yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), jenis pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibatasi, dan rasio kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi. Regulasi ini membuat Indonesia cenderung kurang atraktif di mata investor asing.

"Saran ini sendiri sejalan dengan visi pemerintah dalam pembuatan Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang nantinya dapat dikoordinasikan. Tentunya reformasi UU ini harus segera dilaksanakan secara cepat agar Indonesia tidak kehilangan momentum investasi," harapnya. (OL-1)