Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
DIREKTUR Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pusat Statistik (BPS) Hermanto mengungkapkan penghimpunan data luas baku sawah yang dilaksanakan pada 2018 sudah melibatkan para ahli dari banyak instansi, mulai dari Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
Persiapan dilakukan lebih dari enam bulan yang diawasi langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjabat kala itu.
Secara statistik, data luas baku sawah terbaru lebih akurat dan valid ketimbang data luas sawah terdahulu milik Kementerian Pertanian yang hanya memanfaatkan pengecekan lapangan dan pandangan mata
"Update lahan itu tidak sembarangan. Diisi para ahli. Diawasi wakil presiden," ujar Hermanto kepada Media Indonesia, Jumat (25/10).
Data luas baku sawah terbaru itu, lanjut dia, memang tidak sempurna. Ia mengakui masih ada kesalahan di beberapa titik tetapi jumlahnya tidak besar.
"Tidak sampai 92% seperti yang dikatakan Mantan Menteri Pertanian (Amran Sulaiman)," tuturnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Hermanto mengatakan Amran memang mengatakan ada 130 ribu lahan yang belum terpantau oleh sistem pendataan terbaru. Lahan-lahan yang belum tercakup itu pun kini sedang diverifikasi dan jika memang betul, data bisa diperbarui.
"Data luas sawah ini dinamis. Kalau memang ditemukan, masih ada titik titik yang belum terpantau, kami sangat terbuka untuk menyempurnakan. Karena semangat dari pembentukan data ini adalah menciptakan satu data yang kredibel dan itu butuh proses yang tidak instan," tegasnya.
Baca juga: Amran Tuding Data BPS Permainan Mafia, SYL tidak Gubris
Ia pun mengimbau kepada berbagai pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh dan membingungkan masyarakat.
Sebelumnya, Amran menyebutkan bahwa data lahan sawah yang diolah BPS bersama beberapa lembaga lain sangat tidak akurat.
Menurutnya, setelah dicek ulang, ketidakakuratan data lahan sawah yang dikeluarkan BPS mencapai 92%.
Bahkan, ia menyebut, data itu dibuat untuk mendukung kepentingan para mafia pangan
Paslanya, dengan kesalahan data luas sawah, ia menyebut kuota subsidi pupuk akan berkurang hingga 600 ribu ton. Hal tersebut akan membuat banyak petani tidak bisa membeli pupuk hingga akhirnya produksi menurun.
"Kalau produksi turun akhirnya impor masuk. Jadi data itu ada dua. Ada data Kementerian Pertanian dan ada data mafia," imbuhnya. (OL-8)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved