DIREKTUR Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pusat Statistik (BPS) Hermanto mengungkapkan penghimpunan data luas baku sawah yang dilaksanakan pada 2018 sudah melibatkan para ahli dari banyak instansi, mulai dari Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
Persiapan dilakukan lebih dari enam bulan yang diawasi langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjabat kala itu.
Secara statistik, data luas baku sawah terbaru lebih akurat dan valid ketimbang data luas sawah terdahulu milik Kementerian Pertanian yang hanya memanfaatkan pengecekan lapangan dan pandangan mata
"Update lahan itu tidak sembarangan. Diisi para ahli. Diawasi wakil presiden," ujar Hermanto kepada Media Indonesia, Jumat (25/10).
Data luas baku sawah terbaru itu, lanjut dia, memang tidak sempurna. Ia mengakui masih ada kesalahan di beberapa titik tetapi jumlahnya tidak besar.
"Tidak sampai 92% seperti yang dikatakan Mantan Menteri Pertanian (Amran Sulaiman)," tuturnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Hermanto mengatakan Amran memang mengatakan ada 130 ribu lahan yang belum terpantau oleh sistem pendataan terbaru. Lahan-lahan yang belum tercakup itu pun kini sedang diverifikasi dan jika memang betul, data bisa diperbarui.
"Data luas sawah ini dinamis. Kalau memang ditemukan, masih ada titik titik yang belum terpantau, kami sangat terbuka untuk menyempurnakan. Karena semangat dari pembentukan data ini adalah menciptakan satu data yang kredibel dan itu butuh proses yang tidak instan," tegasnya.
Baca juga: Amran Tuding Data BPS Permainan Mafia, SYL tidak Gubris
Ia pun mengimbau kepada berbagai pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh dan membingungkan masyarakat.
Sebelumnya, Amran menyebutkan bahwa data lahan sawah yang diolah BPS bersama beberapa lembaga lain sangat tidak akurat.
Menurutnya, setelah dicek ulang, ketidakakuratan data lahan sawah yang dikeluarkan BPS mencapai 92%.
Bahkan, ia menyebut, data itu dibuat untuk mendukung kepentingan para mafia pangan
Paslanya, dengan kesalahan data luas sawah, ia menyebut kuota subsidi pupuk akan berkurang hingga 600 ribu ton. Hal tersebut akan membuat banyak petani tidak bisa membeli pupuk hingga akhirnya produksi menurun.
"Kalau produksi turun akhirnya impor masuk. Jadi data itu ada dua. Ada data Kementerian Pertanian dan ada data mafia," imbuhnya. (OL-8)
