BPS Catat Warga Miskin Turun 200 Ribu Jiwa

TINGKAT kemiskinan di Indonesia mengalami perbaikan pada Maret 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta orang, atau 8,47% dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.

"Pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Dari persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi mencapai 8,47%, turun 0,1 persen poin," ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Jumat (25/7). 

Tren positif itu, kata dia, berlanjut sejak Maret 2023, ketika tingkat kemiskinan nasional mulai menurun secara konsisten. Sebelumnya, sempat terjadi peningkatan pada periode September 2022 hingga Maret 2023 sebesar 0,03 persen poin.

Baca juga :  2,38 Juta Orang Tergolong Miskin Ekstrem, BPS Sebut Jumlahnya Turun

Meski angka nasional membaik, ketimpangan antara kota dan desa masih lebar. Tingkat kemiskinan di pedesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 11,03%, jauh lebih tinggi dibandingkan 6,73% di wilayah perkotaan. 

Kedua wilayah menunjukkan arah tren yang berbeda, yaitu desa mencatat perbaikan, sementara kota justru mengalami lonjakan kecil. "Persentase kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan 0,31 persen poin dibandingkan September 2024, sementara di perkotaan justru meningkat 0,07 persen poin," jelas Ateng.

Pengukuran kemiskinan menggunakan batas garis kemiskinan, yang juga mengalami kenaikan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan nasional mencapai Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dari periode sebelumnya. Di kota, garis kemiskinan lebih tinggi yakni Rp629.561, sedangkan di desa sebesar Rp580.349.

Baca juga : Prabowo: Indonesia Berada di Jalur yang Benar, Investasi Capai Target dan Kemiskinan Turun

Ateng menuturkan, garis kemiskinan di desa naik 2,42%, sedikit lebih tinggi dari kenaikan di kota yang sebesar 2,24%. Kenaikan itu disebut menandakan adanya tekanan inflasi, terutama pada kelompok pangan.

Struktur garis kemiskinan di Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan makanan. BPS mencatat komoditas makanan menyumbang 74,58% dari garis kemiskinan, sementara non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan hanya 25,42%.

BPS juga menyoroti indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) sebagai indikator penting yang mencerminkan kualitas kemiskinan. Indeks kedalaman menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan mengukur ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin.

"Indeks kedalaman di kota mengalami peningkatan, artinya pengeluaran penduduk miskin kota makin jauh dari garis kemiskinan. Di desa, sebaliknya, indeks ini menurun. Pola yang sama juga terjadi pada indeks keparahan," ungkap Ateng.

Dari sisi kewilayahan, Pulau Jawa masih menjadi episentrum kemiskinan nasional. Sebanyak 12,56 juta penduduk miskin tinggal di pulau ini, atau sekitar 52,66% dari total nasional. Sebaliknya, Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin terendah, yakni 0,89 juta orang atau 3,75% dari total.

Jika dibandingkan dengan September 2024, sebagian besar wilayah mencatat penurunan kemiskinan. Penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 0,22 persen poin. Namun, tidak semua wilayah mencatat kemajuan. "Maluku dan Papua mengalami peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin," ujar Ateng. (E-4)