Jumat 25 Oktober 2019, 15:45 WIB

Amran Tuding Data BPS Permainan Mafia, SYL tidak Gubris

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Amran Tuding Data BPS Permainan Mafia, SYL tidak Gubris

MI/PIUS ERLANGGA
Menteri Pertanian periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman berpelukan dengan Mentri Pertanian periode 2019-2024 Syahrul Yasim Limpo.

 

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak menggubris pernyataan pendahulunya Amran Sulaiman yang menyebut data pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat dan hanya bagian dari permainan mafia.

SYL menekankan pihaknya akan terus bersinergi dengan BPS untuk menyediakan satu data valid yang nantinya akan digunakan seluruh instansi dan lembaga di Tanah Air.

"Kami bersama BPS akan membentuk satu data nasional. Jangan ada lagi data-data yang berbeda dan membingungkan," ujar SYL di kantornya, Jakarta, Jumat (25/10).

Data BPS, lanjutnya, adalah data negara yang harus dipedomani semua instansi di Indonesia. Bahkan hal itu sudah diatur di dalam undang-undang.

"Kalau ada yang bias, itu pasti hanya faktor teknis saja dan itu bisa kita benahi bersama," jelas dia.

Baca juga: Amran Sebut Data Sawah BPS adalah Data Mafia

Berdasarkan pengalamannya sebagai gubernur, ia menyebut BPS dan Kementan kerap mengukur luas ubinan sawah secara terpisah.

Ke depannya, cara tersebut akan dihilangkan. Pihaknya akan berkolaborasi BPS dengan mengirim tim gabungan yang akan mengukur luas ubinan secara bersama-sama.

"Jadi nanti, kalau perlu, sama Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, kami ukur setiap ubinan itu bersama-sama. Setiap ubinan diukur empat departemen. Dengan begitu hasilnya kita pastikan jadi satu," jelas SYL.

Selain menggunakan tenaga sumber daya manusia, mantan Gubernur Sulsel itu juga akan memanfaatkan tekonologi yang sudah canggih untuk membantu memghimpun data secara lebih baik.

"Kami akan gunakan citra satelit. Itu akan sangat membantu. Pantauan bisa dilakukan dengan," tuturnya.

Nantinya, satu data yang dihasilkan akan menjadi data BPS. Namun itu merupakan hasil dari kolaborasi dari banyak lembaga yang terkait.

"Ini memang data BPS tapi yang telah diklarifikasi semua departemen. Jangan ada data Kementan lagi. Data Kementan ada di data BPS," tegas SYL. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More