Tim Ekonomi Harus Berpola Pikir Pengusaha

SEJUMLAH pengamat ekonomi berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dapat mewujudkan kinerja perekonomian Indonesia yang lebih baik daripada lima tahun sebelumnya.

Sebelumnya, dalam pidato perdananya, Jokowi sendiri menyebut akan melaksanakan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa peningkatan ekonomi dapat dilaksanakan sampai masyarakat berpendapatan hingga Rp27 juta per bulan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), misalnya, berharap tim ekonomi di kabinet mendatang diisi oleh sosok-sosok yang memiliki pola pikir seperti pelaku usaha. Dengan begitu, regulasi-regulasi yang dibuat tidak akan rumit, berbelit, dan menyulitkan pebisnis.

Menurut Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana, banyak kementerian yang menerbitkan aturan yang justru menyulitkan kegiatan ekonomi. Belum lagi adanya regulasi ­tumpang­-tindih antarinstansi yang membuat pengusaha kelimpungan.

“Jadi, kami harap di periode kedua, Presiden mengisi kabinet dengan semangat entrepreneurship, bukan kabinet teknokratik, bukan kabinet yang penuh regulasi,” ujar Danang.

Regulasi yang harus dibenahi itu, misalnya, terkait ­ekspor karena pengusaha butuh waktu lama untuk melengkapi dokumen. Berdasarkan data Bappenas, eksportir asal Indonesia butuh waktu 4,5 hari untuk menyelesaikan dokumen. Di Thailand hanya perlu 2,3 hari, di Malaysia 1,6 hari, dan bahkan di Singapura bisa selesai hanya dalam setengah hari.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menyebut ­peraturan dan regulasi ­sebaiknya hanya dikeluarkan kementerian koordinator. Tujuannya agar tidak terjadi sistem formulasi kebijakan yang tumpang-tindih.

Kepecayaan masyarakat

Ekonom Bank Central Asia David Sumual menyebut pemerintah harus berupaya lebih keras untuk bisa mendo­rong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih baik. Salah satu caranya ialah dengan menciptakan rasa percaya dan optimisme di tengah masyarakat.

Pada 2018, konsumsi rumah tangga masih menyokong 56% dari total PDB di Indonesia. Maka itu, sektor tersebut harus terus dijaga selama ekspor dan investasi belum siap menjadi pemain utama.

“Itu yang harus dilakukan ke depan. Pemerintah harus bisa menimbulkan ­kepercayaan agar konsumsi rumah tangga tetap kuat karena saat ini kekuatan Indonesia di konsumsi domestik,” ujar David.

Ia menyebut seburuk-buruknya kondisi ekonomi global, jika konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 5%, pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal bisa berada di level 4,6%.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai tim ekonomi harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun ke depan dengan rata-rata pertumbuhan 7%-8%.

“Pertumbuhan 5% tak cukup dan akan membawa negara ini ke persoalan besar, seperti meningkatnya kemiskinan dan melebarnya jurang ketimpangan,” ungkap Piter. (Pra/Iam/*/Nur/Ant/X-11)