Jokowi Harapkan Konglomerat Baru

PRESIDEN Joko Widodo berharap Indonesia akan segera melahirkan konglomerat-konglomerat baru dalam waktu dekat.

"Jadi, kalau tadi Adinda Bahlil menyampaikan perlu konglomerat baru, perlu saya ingatkan bahwa tiga tahun lalu saya sudah minta kepada Hipmi, Kadin, 20 nama (konglomerat baru). Tapi sampai sekarang saya belum dapat 20 nama itu. Saya tidak tahu apakah masih dalam proses seleksi atau dalam proses yang lainnya," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, kemarin.

Bahlil yang dimaksudnya ialah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Bahlil Lahadalia.

Dalam sambutannya di acara itu, Bahlil mengatakan bahwa tidak ada konglome-rat di Indonesia yang berhasil tanpa campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah yang dimaksud ialah dengan menciptakan aturan yang mendukung kelancaran bisnis pengusaha.

"Tetapi benar bahwa perlu konglomerat-konglomerat baru di negara kita dan peluang itu sangat besar ada," tambah Presiden.

Karena itu, Presiden berjanji pemerintah akan turun tangan untuk membuka jalan munculnya konglomerat-konglomerat baru.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan dunia usaha mengenai potensi resesi ekonomi yang dapat terjadi pada 1-1,5 tahun yang akan datang lantaran masih adanya tekanan eksternal berupa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

"Perang dagang masih terus berjalan, masih menghantui kita. Tekanan-tekan-an eksternal, baik berupa kemungkinan potensi resesi pada 1 atau 1,5 tahun yang akan datang sudah mulai dikalkulasi, mulai dihitung-hitung oleh para pakar," kata Presiden.

Presiden mengatakan situasi ekonomi dunia saat ini penuh ketidakpastian dan beberapa negara bahkan sudah masuk ke proses resesi ekonomi. "Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri agar tidak terkena dampak dan bahkan dengan situasi seperti itu, kalau bisa, kita mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada."

Presiden pun meminta industri dalam negeri memanfaatkan revolusi konsumen 2020 di Indonesia. (Mal/Ant/E-2)