Pertanian Keluarga sebagai Tulang Punggung Kedaulatan Pangan

DEKADE Pertanian Keluarga yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Badan Pangan Dunia (FAO) harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia. Hal ini ditekankan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam diskusi publik di Jakarta.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan Dekade Pertanian Keluarga ini dikeluarkan PBB pada Juli lalu, dengan target 10 tahun ke depan.

"Bagi negara-negara maupun lembaga di bawah PBB, berkewajiban untuk mengimplementasikan Dekade Pertanian Keluarga ini," tutur Henry dalam keterangan resmi, Kamis (22/8).

"Di Indonesia sendiri sudah banyak peraturan yang bagus dan sesuai dengan semangat terkait implementasi Dekade Pertanian Keluarga. Hal yang menjadi PR kita adalah bagaimana RUU dalam Prolegnas, seperti RUU Pertanahan, agar bagus dan selaras dengan nilai-nilai kedaulatan pangan dan upaya Dekade Pertanian Keluarga," lanjutnya.

Ketua Departemen Luar Negeri SPI, Zainal Arifin Fuad, memaparkan,secara ringkas mengapa Dekade Pertanian Keluarga penting. Itu karena pertanian keluarga memberi sumbangan terbesar bagi cadangan pangan di dunia. Pada sisi lain, kemiskinan dan kelaparan justru banyak terjadi di pedesaan dan pusat-pusat pertanian.

"Berdasarkan data terbaru SOFI (State of Food Insecurity in the World) per 18 Juli 2019, jumlah orang yang mengalami gizi buruk di dunia meningkat sejak 2015. Dari 785,4 juta orang menjadi 821,6 juta orang pada 2018. Indonesia meskipun tidak masuk dalam kondisi yang mengkhawatirkan, tetap harus memperhatikan hal ini," paparnya.

Baca juga: Kadin: Pemangkasan Suku Bunga BI Bantu Dunia Usaha

Zainal mengemukakan, dari data Survei Pertanian Antar-Sensus (Sutas) pada 2017, jumlah Rumah Tangga Petani Gurem (penguasaan lahan di bawah 0,5 hektare) pada 2018 berada pada angka 15.809.398. Jumlah itu mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berjumlah 14.248.864 pada 2013.

"Ini yang menurut saya harus menjadi target dari implementasi Dekade Pertanian Keluarga di Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi akibat adanya ancaman dan tekanan global, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi, sehingga bagi petani hal ini berdampak pada munculnya perampasan tanah-tanah petani, dan sebagainya," sambungnya.

Zainal menambahkan, Deklarasi PBB Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Perdesaan (UNDROP) yang tahun lalu (juga) baru disahkan PBB bisa disandingkan dengan Dekade Pertanian Keluarga.

"Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan UNDROP sesuai dengan pasal 2 tentang kewajiban negara yang dimuat di dalamnya, dan Dekade Pertanian Keluarga di Indonesia agar kelaparan berkurang, petani sejahtera, kedaulatan pangan terwujud," tutupnya.

Diskusi publik ini sendiri dihadiri oleh Direktur Hubungan Luar Negeri dan Plt Direktur Perdagangan Kementerian Luar Negeri Agustafiano, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, perwakilan IFAD, FAO Indonesia, LSM, dan berbagai organisasi mahasiswa. (OL-1)