Putusan MK tidak Banyak Pengaruhi Perekonomian

Pengamat Anggap Putusan MK tidak Ideal

Putusan MK yang memisahkan pemilihan berdasarkan wilayah tidak akan berkontribusi pada peningkatan kualitas eksekutif dan legislatif.

DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Pemerintah Bahas Pemilu Terpisah

DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.

Putusan MK Wujudkan Pemilu Ramah HAM

Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.

Respons Putusan MK, Komisi II DPR Sebut RUU Pemilu Idealnya Dibahas melalui Pansus

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI  Aria Bima, menilai Aria menilai putusan MK membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang baru secara lebih menyeluruh.

Dampak Putusan MK, DPR Bahas Perpanjangan Jabatan DPRD secara Komprehensif

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.

DPR sebut Putusan MK Langgar Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah menyalahi aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Komisi II DPR: Ada Ribuan Potensi Sengketa Batas Wilayah di Indonesia

Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,

Sengketa Empat Pulau, Muzakir Manaf Siap Bawa Persoalan ke Meja Presiden

Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.

Perlu Banyak Pertimbangan Tuntaskan Sengketa Empat Pulau

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.

Jangan Batasi Sengketa Hasil Pilkada di MK

Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.

KPU-Bawaslu Harus Siapkan Materi Terbaik untuk Hadapi Gugatan PSU di MK

Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.

Pelantikan Kepala Daerah yang Bersengketa di MK Pertengahan Maret 2025

Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.

Israel, Apa Maumu?

Etika Mengelola Lingkungan

Pulihnya Kepercayaan pada MK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting