Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan kegeramannya terkait persoalan loyonya kinerja investasi dan ekspor. Jokowi memerintahkan menterinya agar kebijakan investasi dan ekspor bisa dirumuskan secara konkret sehingga bisa dieksekusi.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) terkait Terobosan Kebijakan Investasi, Ekspor, dan Perpajakan, di Kantor Presiden, Rabu (19/6).
Menurutnya, investasi dan ekspor menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang sudah beberapa tahun ini menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan.
Jokowi bahkan sampai tak habis pikir, karena hingga saat ini belum ada langkah terobosan yang konkret untuk mengatasi masalah ekspor dan investasi. Padahal, masalah ini sudah di bahas hingga 6 kali dalam rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Kerja.
"Ini ratas ke enam. Tolong digarisbawahi," tegas Jokowi dengan nada tinggi, saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6).
Jokowi kemudian meyinggung persoalan izin investasi yang hingga saat ini dianggap belum cukup nendang. Padahal, sudah berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah perizinan.
Jokowi juga mengarahkan aparat pemerintah untuk terus mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pelaku usaha. Presiden menekankan kebijakan investasi, maupun percepatan perizinan masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan.
Baca juga: Di KTT ASEAN, Jokowi akan Serukan Antisipasi Perang Dagang
Hadir dalam rapat terbatas kali ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hadir juga Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Usai rapat, Sri Mulyani mengatakan, presiden menekankan kementerian terkait bekerja sampai level implementasi dan tidak berhenti di tingkat kebijakan.
“Sehingga tidak berhenti pada level policy tapi kepada level implementasi kepada setiap industrinya, di lokasi mana, dan juga minta supaya agar berbagai trade representative kita di luar negeri, bisa betul-betul menjadi agen yanb bisa buka pasar,” jelasnya.
Menurutnya, memang harus ada yang dikaji lebih dalam untuk mendongkrak sektor yang selama ini menjadi sumber perbaikan defisit transaksi berjalan. Pasalnya, permasalahan defisit transaksi berjalan lantaran kinerja ekspor yang loyo dan arus investasi yang masuk tidak sebesar yang diharapkan.
"Ya kita harus betul-betul melihat perindustri dan perlokasi. Seperti Menteri Perindustrian yang mengidentifikasi 7 sektor industri yang potensial, nanti masing-masing memiliki persoalan-persoalan jadi kita akan melakukan follow up kebutuhan seperti industri makan-minum, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, itu semuanya memiliki perbedaan dari sisi karakteristik kebutuhan mereka,” jelasnya. (OL-1)
Pada kuartal IV 2025, industri tekstil dan produk tekstil tercatat tumbuh 4,37 persen secara tahunan di tengah tekanan global dan perlambatan permintaan di sejumlah negara tujuan ekspor.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti.
BPS melaporkan kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai US$282,91 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 6,15%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Partisipasi Sarinah di Indonesia Pavilion yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026 di Davos, Swiss, menandai dimulainya fase penguatan ekspor perusahaan mulai tahun ini.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved