Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai naiknya peringkat utang jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB adalah hal yang positif. Peringkat tersebut semakin memberikan keyakinan kepada para investor bila mereka berinvestasi di dalam negeri.
"Dari sisi risiko, Indonesia menjadi lebih kecil," kata Hariyadi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (2/6). Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) menaikkan kembali peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil pada 31 Mei 2019.
Baca juga: S&P Naikkan Peringkat Sejumlah Perusahaan di Indonesia
Dalam menjaga momentum positif tersebut, menurut Hariyadi, pemerintah harus menyinkronkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Pasalnya, kata dia, masih banyak regulasi di daerah yang tidak sinkron dengan yang disampaikan pemerintah pusat.
Ia pun mencontohkan regulasi terkait usaha perhotelan di Bandung. Saat akan mengurus tanda daftar usaha pariwisata, aturan di daerah tersebut menyebutkan bahwa usaha perhotelan hanya boleh berbentuk badan hukum. Sementara itu, aturan dari Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa usaha perhotelan boleh berbentuk badan hukum dan boleh perorangan.
"Itu salah satu ketidaksinkronan. Itu PR paling utama, menyinkronkan regulasi dari pusat sampai daerah supaya satu persepsi," kata Hariyadi. Adanya regulasi yang tidak sinkron tersebut, menurutnya, karena koordinasi di antara jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah tidak berjalan dengan baik.
Ia pun menilai perlu ada sanksi yang diberikan agar regulasi baik di pusat maupun daerah mempunyai satu pandangan yang sama. Maka itu, kata Hariyadi, dibutuhkan ketegasan pemerintah.
Secara terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan naiknya peringkat tersebut menunjukkan rasa kepercayaan kepada pemerintah dan dunia usaha di Indonesia meningkat. (Nur/A-5)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440Â miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
PT Pintu Kemana Saja (Pintu) mencatat peningkatan volume perdagangan per pengguna sebesar 45% pada Februari 2026.
KETIDAKPASTIAN ekonomi global membuat aktivitas merger dan akuisisi (M&A) segmen menengah atau mid-market melambat sepanjang 2025.
Platform investasi aset kripto Pintu meluncurkan program eksklusif Pintu VIP bagi pengguna dengan aktivitas perdagangan dalam volume besar.
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kunjungan OJK dan Bareskrim ke kantor perusahaan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
Industri startup Indonesia yang semakin kompetitif tidak selalu memberikan ruang bertahan bagi perusahaan teknologi finansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved