Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai naiknya peringkat utang jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB adalah hal yang positif. Peringkat tersebut semakin memberikan keyakinan kepada para investor bila mereka berinvestasi di dalam negeri.
"Dari sisi risiko, Indonesia menjadi lebih kecil," kata Hariyadi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (2/6). Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) menaikkan kembali peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil pada 31 Mei 2019.
Baca juga: S&P Naikkan Peringkat Sejumlah Perusahaan di Indonesia
Dalam menjaga momentum positif tersebut, menurut Hariyadi, pemerintah harus menyinkronkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Pasalnya, kata dia, masih banyak regulasi di daerah yang tidak sinkron dengan yang disampaikan pemerintah pusat.
Ia pun mencontohkan regulasi terkait usaha perhotelan di Bandung. Saat akan mengurus tanda daftar usaha pariwisata, aturan di daerah tersebut menyebutkan bahwa usaha perhotelan hanya boleh berbentuk badan hukum. Sementara itu, aturan dari Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa usaha perhotelan boleh berbentuk badan hukum dan boleh perorangan.
"Itu salah satu ketidaksinkronan. Itu PR paling utama, menyinkronkan regulasi dari pusat sampai daerah supaya satu persepsi," kata Hariyadi. Adanya regulasi yang tidak sinkron tersebut, menurutnya, karena koordinasi di antara jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah tidak berjalan dengan baik.
Ia pun menilai perlu ada sanksi yang diberikan agar regulasi baik di pusat maupun daerah mempunyai satu pandangan yang sama. Maka itu, kata Hariyadi, dibutuhkan ketegasan pemerintah.
Secara terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan naiknya peringkat tersebut menunjukkan rasa kepercayaan kepada pemerintah dan dunia usaha di Indonesia meningkat. (Nur/A-5)
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang.
Pemerintah Indonesia terus berupaya menggaet investor asal Korea Selatan. Langkah teranyar dilakukan melalui penyelenggaraan Gwangyang Business Forum 2025.
OJK mencatat, per 31 Juli 2025, IHSG menguat ke level 7.484, membukukan kenaikan 5,71% ytd.
Tokenize Indonesia, sebuah inisiatif akselerator yang diinisiasi BRI Ventures, Saison Capital, dan Coinvestasi, secara resmi menggelar rangkaian workshop.
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, sebuah perusahaan manajemen investasi, secara resmi mengumumkan kemitraan strategis dengan Standard Chartered Indonesia.
MAYORITAS investor pemula merasa kebingungan saat memulai saham apa yang dipilih, kapan membeli, bagaimana mengelola risiko, dan siapa yang bisa dipercaya untuk bertanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved