Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai naiknya peringkat utang jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB adalah hal yang positif. Peringkat tersebut semakin memberikan keyakinan kepada para investor bila mereka berinvestasi di dalam negeri.
"Dari sisi risiko, Indonesia menjadi lebih kecil," kata Hariyadi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (2/6). Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) menaikkan kembali peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil pada 31 Mei 2019.
Baca juga: S&P Naikkan Peringkat Sejumlah Perusahaan di Indonesia
Dalam menjaga momentum positif tersebut, menurut Hariyadi, pemerintah harus menyinkronkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Pasalnya, kata dia, masih banyak regulasi di daerah yang tidak sinkron dengan yang disampaikan pemerintah pusat.
Ia pun mencontohkan regulasi terkait usaha perhotelan di Bandung. Saat akan mengurus tanda daftar usaha pariwisata, aturan di daerah tersebut menyebutkan bahwa usaha perhotelan hanya boleh berbentuk badan hukum. Sementara itu, aturan dari Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa usaha perhotelan boleh berbentuk badan hukum dan boleh perorangan.
"Itu salah satu ketidaksinkronan. Itu PR paling utama, menyinkronkan regulasi dari pusat sampai daerah supaya satu persepsi," kata Hariyadi. Adanya regulasi yang tidak sinkron tersebut, menurutnya, karena koordinasi di antara jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah tidak berjalan dengan baik.
Ia pun menilai perlu ada sanksi yang diberikan agar regulasi baik di pusat maupun daerah mempunyai satu pandangan yang sama. Maka itu, kata Hariyadi, dibutuhkan ketegasan pemerintah.
Secara terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan naiknya peringkat tersebut menunjukkan rasa kepercayaan kepada pemerintah dan dunia usaha di Indonesia meningkat. (Nur/A-5)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengingatkan para investor untuk tetap bersikap rasional di tengah konflik Timur Tengah.
Pasar saham akan dibayangi sentimen risk off. Hal itu menyusul memburuknya situasi geopolitik di Timur Tengah pascaserangan terkoordinasi AS-Israel terhadap Iran.
Tren investasi pada 2026 diproyeksikan semakin mengarah pada penguatan portofolio yang mampu bertahan di tengah gejolak pasar.
Ketidaksinkronan antara data administratif dan realitas pasar ini menjadi salah satu alasan mengapa lembaga internasional mulai mempertanyakan kredibilitas tata kelola ekonomi nasional.
Jumlah investor pasar modal mencapai 20 juta pada akhir 2025, hanya 5% dari total penduduk Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan petinggi perusahaan global di Amerika Serikat, Jumat (20/2) waktu setempat. Dalam pertemuan itu Indonesia memperkuat sistem investasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved