Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKU usaha ritel mengaku tidak begitu terganggu dengan aksi massa yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta.
Vice President Corporate Communications Transmart Carrefour Satria Hamid Ahmadi mengakui terjadinya penurunan pengunjung, namun tidak terlalu signifikan.
Pihaknya sudah melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang timbul dari gerakan sebagian kelompok masyarakat yang tengah berlangsung saat ini.
"Semua Carrefour tetap buka. Di gerai-gerai yang cukup dekat dengan lokasi yang menjadi konsentrasi aksi, kami siagakan penuh pengamanan. Kami terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan juga menambah personel keamanan dari sisi internal," ujar Hamid kepada Media Indonesia, Rabu (22/5).
Baca juga: Anies Pastikan Jakarta Kondusif
Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut berbelanja ke toko-toko ritel dalam rangka memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran.
"Seluruh personel di lapangan sudah dibekali berbagai pelatihan. Standar operasional prosedur seperti penjagaan di seluruh sisi sudah dijalankan. Perhatian utama kami adalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen," tuturnya.
Ia pun berharap situasi akan kembali normal dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa tanpa merasa khawatir dengan kondisi di sekitar. Jangan sampai, lanjutnya, aksi yang berlangsung menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum.(OL-5)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved