Birokrasi di Daerah Dinilai Hambat Investasi

MASIH berbelitnya perizin­an di tingkat pusat dan daerah yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (9/5), dibenarkan sejumlah kalangan.

Wakil Ketua Umum Gabung­an Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengungkapkan, di sisi pemerintah pusat, perizinan sudah banyak dipangkas sehingga berjalan cepat. Namun, hal itu tidak terjadi ketika investor masuk ke ranah pemerintah daerah.

“Permasalahan itu ada di pemerintah daerah. Perizinan seperti izin lokasi, IMB, dan izin gangguan masih banyak masalah,” ujar Rachmat, Jumat (10/5). Hal itu pula yang membuat investor asing masih enggan masuk menanamkan modal di dalam negeri. “Sampai saat ini, Gapmmi belum ada kerja sama investasi dengan asing,” tuturnya.

Di tingkat pusat, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu Damos Dumoli Agusman menyebutkan, sebanyak 231 kesepakatan ekonomi dan MoU telah dihasilkan baru-baru ini. Sebanyak 231 kesepakatan itu terdiri atas 12 agreement yang merupakan free trade agreement (FTA/CEPA), P4M, grant loan (perjanjian hibah/pinjaman), dan P3B (perjanjian penghindaran pajak berganda).

Karena itu, untuk memacu kinerja ekonomi pemerintahan mendatang, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate setuju usulan adanya zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri atas orang-orang ahli.

“Setuju 100%, NasDem sejalan dengan pendapat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kiai Syafii Ma’arif terbentuknya zaken kabinet dan memegang prinsip presidential prerogative rights,” tutur Johnny, Jumat (10/5).

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes, menilai pada susunan kabinet mendatang peluang zaken kabinet cukup terbuka lebar. (Yan/Pra/Dro/Gol/X-6)