Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan peraturan tentang operasional ojek daring yang berkaitan dengan keamanan akan diberlakukan mulai esok, Rabu (1/5), di lima kota besar yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar. Rencananya, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi pascatujuh hari pemberlakuan PM tersebut.
Peraturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat serta PM Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
"Dalam satu minggu mendatang, segala saran bisa menjadi masukan bagi kami. Kami akan bertemu untuk memberikan suatu respon bagi evaluasi tersebut," kata Menteri Budi saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/4).
Baca juga: Menhub Berharap Tarif Baru Ojek Daring Bisa Diterima
Budi menegaskan keamanan menjadi keharusan dalam dunia transportasi. Harapannya, aturan ini bisa memberikan perlindungan yang baik kepada masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi berharap regulasi yang melibatkan banyak pihak ini dapat diterima masyarakat serta mampu memberi kesejahteraan khususnya bagi para pengemudi ojek daring.
"Kita ingin para pengemudi terutama Gojek maupun Grab bisa terlindungi dari sisi keselamatan dan juga menyangkut masalah kesejahteraan," kata Budi Setiyadi saat ditemui di lokasi yang sama.(OL-5)
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Anniversary yang tahun ini mengusung tema “INNSPIRIT NINE.” Di tengah hangatnya suasana bulan suci Ramadan
Pelajari cara hitung mandiri BHR Ojol 2026 sesuai aturan Menaker. Benarkah pengemudi ojol dapat 25% dari pendapatan? Cek simulasi dan syarat pendapatan bersih di sini.
Jangan sampai terlewat, inilah langkah teknis dan syarat performa agar dana BHR Ojol 2026 masuk ke dompet digital Anda tepat waktu.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
DI tengah persaingan ketat industri ride-hailing dan tingginya sensitivitas harga konsumen, perusahaan transportasi online semakin mengandalkan diversifikasi pendapatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved