Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau task force dalam menghadapi diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa.
Demikian disampaikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan usai rapat koordinasi mengenai sawit di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/4).
"Nanti kita akan ada tim karena birokratnya susah, jadi harus ada kepanitiaan khusus. Akan ada aturan Kemenko (Perekonomian) untuk menetapkan siapa-siapa, task force lah istilahnya," kata Oke, Kamis (18/4).
Baca juga : Uni Eropa Kembali Tembakkan Peluru ke Biofuel Indonesia
Tak hanya itu, lanjut Oke, pemerintah juga tengah menyiapkan law firm dalam melawan diskriminasi sawit oleh UE di World Trade Organization (WTO).
Saat ini, ada lima law firm yang tengah dipertimbangkan oleh pemerintah. "Kita melakukan konsultasi hukum dengan beberapa calon law firm yang akan kita hire," katanya.
Selain pemerintah, Oke mengatakan bahwa pengusaha swasta juga akan melayangkan gugatan ke European Court of Justice.
Nantinya akan dibahas kembali pihak swasta mana yang akan mewakili Indonesia untuk mengajukan gugatan tersebut.
"Kita akan rapatkan siapa yang akan mewakili. Apakah atas nama asosiasi?" ucapnya. (OL-8)
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Samasindo optimistis mampu meningkatkan penjualan crude palm oil (CPO) pada 2026, seiring tren pertumbuhan konsumsi domestik yang terus menguat.
Holding Perkebunan PTPN III melalui subholding PTPN IV PalmCo memastikan kesiapan pasokan minyak goreng nasional guna menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan jelang Lebaran.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Ursula menjelaskan bahwa perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa itu dinamakan sebagai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Kemenangan di WTO menjadi bukti Indonesia berada di jalur yang benar dalam memperjuangkan kelapa sawit dan biodiesel.
Putusan WTO yang memenangkan Indonesia sekaligus memperlancar kembali akses pasar kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel ke depannya.
PEMERINTAH Indonesia berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa (UE) dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (DSB WTO).
Uni Eropa hingga kini masih menilai kelapa sawit sebagai salah satu komoditas berisiko tinggi pada lingkungan.
Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) tak urung rampung selama 9 tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved