Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau task force dalam menghadapi diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa.
Demikian disampaikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan usai rapat koordinasi mengenai sawit di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/4).
"Nanti kita akan ada tim karena birokratnya susah, jadi harus ada kepanitiaan khusus. Akan ada aturan Kemenko (Perekonomian) untuk menetapkan siapa-siapa, task force lah istilahnya," kata Oke, Kamis (18/4).
Baca juga : Uni Eropa Kembali Tembakkan Peluru ke Biofuel Indonesia
Tak hanya itu, lanjut Oke, pemerintah juga tengah menyiapkan law firm dalam melawan diskriminasi sawit oleh UE di World Trade Organization (WTO).
Saat ini, ada lima law firm yang tengah dipertimbangkan oleh pemerintah. "Kita melakukan konsultasi hukum dengan beberapa calon law firm yang akan kita hire," katanya.
Selain pemerintah, Oke mengatakan bahwa pengusaha swasta juga akan melayangkan gugatan ke European Court of Justice.
Nantinya akan dibahas kembali pihak swasta mana yang akan mewakili Indonesia untuk mengajukan gugatan tersebut.
"Kita akan rapatkan siapa yang akan mewakili. Apakah atas nama asosiasi?" ucapnya. (OL-8)
Hakim Ketua Efendi pun langsung menanyakan kepemilikan mobil dan motor mewah itu kepada Ariyanto.
Samasindo menargetkan tingkat pemanfaatan kapasitas produksi hingga 80% pada 2025, meski perusahaan baru memulai operasi komersial pada awal September.
Permintaan minyak sawit mentah (CPO) di pasar domestik menunjukkan tren penguatan sepanjang awal 2025.
Kegiatan ekspor oleh PT MMS tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan Bea Keluar, Pungutan Ekspor serta melanggar larangan dan/atau pembatasan (Lartas) ekspor.
Pelanggaran Ekspor Komoditas Produk Turunan Minyak Kelapa Sawit Mentah
PT Bumi Makmur Anugerahagung (BMA) menatap cerah pasar minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) domestik pada 2025.
Ursula menjelaskan bahwa perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa itu dinamakan sebagai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Kemenangan di WTO menjadi bukti Indonesia berada di jalur yang benar dalam memperjuangkan kelapa sawit dan biodiesel.
Putusan WTO yang memenangkan Indonesia sekaligus memperlancar kembali akses pasar kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel ke depannya.
PEMERINTAH Indonesia berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa (UE) dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (DSB WTO).
Uni Eropa hingga kini masih menilai kelapa sawit sebagai salah satu komoditas berisiko tinggi pada lingkungan.
Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) tak urung rampung selama 9 tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved