Prabowo Dinilai tidak Mengapresiasi Kerja Keras Bangsa

ALAM kampanye akbarnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tadi pagi, calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan nyinyir mengkritik pembangunan ekonomi pemerintahan Joko Widodo yang bakal menjadi pesaingnya dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden 2019.

Prabowo bahkan menggunakan kata kasar dengan menyebut ndasmu saat mengkritisi keberhasilan pemerintahan Jokowi mencapai pertumbuhan ekonomi 5%. "(Pertumbuhan ekonomi) 5%, 'ndasmu'," ujar capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno itu.

Sontak, pernyataan itu mendapat respons negatif dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Prabowo dinilai tidak mengapresiasi kerja keras bangsa.

"Ekonomi sekitar 5% tentu suatu pencapaian yang perlu diapresiasi. Karena untuk tumbuh sebesar itu diperlukan perencanaan dan pengorganisasian dan kerja kerja keras secara kolektif yang baik dan terukur," ujar Direktur Megawati Institute, Arif Budimanta, dalam keterangannya, Minggu (7/4).

Menurut Arif, sejak 2011 hingga 2015 tren pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah akibat efek turunan krisis 2008 dari sekitar 6% menjadi di bawah 5%. Namun, semenjak itu tren pertumbuhan ekonomi semakin baik sampai dengan saat ini menjadi di atas 5%.

"Ketika kita tumbuh di atas 6%, China sebagai salah satu negara mitra dagang kita tumbuh double digit. Saat ini, pertumbuhan (ekonomi) China hanya sekitar 6-7%, menurun sekitar 30-an%. Kita masih lebih baik, ke depan akan lebih baik dengan semakin baiknya infratruktur ekonomi dan komitmen yang kuat dari pemerintah menjalankan redistribusi aset dan kebijakan keadilan ekonomi," lanjut Arif.

Baca juga: Disebut Ngawur Rizal Ramli, Ini Penjelasan TKN soal Infrastruktur

Ia menambahkan, semenjak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi ada di ekspor dan investasi. Oleh sebab itu, pemerintahannya berupaya lebih mengaktifkan misi-misi dagang ke luar negeri.

Selain itu, duta-duta besar Indonesia juga harus mengedepankan diplomasi ekonomi agar neraca dagang/ekpor menjadi semakin baik dan memberi kontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berimplikasi positif untuk mensorong terbukanya lapangan kerja yang lebih luas.

"Pertumbuhan juga berkualitas. Justru dengan adanya program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Program Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, redistribusi aset itu adalah operasionalisasi dari mandat konstitusi untuk menjadikan Indonesia adil makmur dan terbebas dari kemiskinan," kata Arif.

Sejak 2015, lanjut dia, angka kemiskinan menunjukkan tren yang menurun, begitu pula angka pengangguran dan gini
ratio yang artinya pembangunan diikuti dengan pemerataan yang lebih baik.

"Ini tidak otomatis turun tetapi karena intervensi kebijakan yang benar. Kita pernah tumbuh di atas 5%, bahkan di atas 6% tetapi ketimpangan meningkat," pungkasnya. (RO/OL-1)