Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyebut pendapatan per kapita masyarakat desa mengalami peningkatan sekitar 40,42% dalam lima tahun.
Eko dalam keterangan tertulisnya diterima pada Jumat (5/4), mengatakan model pembangunan desa yang diterapkan Indonesia saat ini telah mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat desa, yakni dari Rp572.586 pada 2013 menjadi Rp804.011 pada 2018.
Menurut dia, infrastruktur yang dibangun menggunakan dana desa berkontribusi meningkatkan produktivitas dan akses pertanian, sehingga mampu menurunkan biaya produksi hingga distribusi. Ini membuat pendapatan petani Indonesia meningkat.
Sejak dana desa diberikan pada 2015, infrastruktur memang menjadi fokus pembangunan di desa-desa. Tidak sedikit jenis infrastruktur
yang dibangun menggunakan dana desa yang membantu peningkatan produksi dan akses pertanian seperti jalan desa, jembatan, jalan pertanian, saluran irigasi, embung, drainase dan penahan tanah.
Baca juga: Pendapatan LPKR Meningkat 18%
Selanjutnya, menurut dia program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang melibatkan 19 Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan swasta dimasukkan untuk membantu desa-desa agar lebih fokus memproduksi komoditasnya.
"Desa miskin karena mereka banyak tidak fokus, memperoduksi banyak komoditi sehingga tidak mencukupi skala ekonomi. (Untuk) mengatasinya, kami punya Prukades untuk membuat klaster ekonomi," ujar Eko.
Akhirnya pendapatan per kapita masyarakat desa mulai terdongkrak dan ini pun, menurutnya juga mampu membantu menekan angka kekerdilan atau stunting secara signifikan dari 37% pada 2013 menjadi 30% pada 2018. (OL-7)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved