Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
BERDASARKAN data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak per Sabtu (30/3) malam, yakni sebanyak 10,39 juta WP telah melaporkan SPT tahunan.
Itu artinya, sebanyak 5,11 juta WP belum melaporkan SPT dari 15,5 juta target yang dikeluarkan DJP untuk tahun 2018.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Pajak DJP Hestu Yoga menyatakan, dari jumlah yang telah melaporkan SPT, di dalamnya mencakup 270 ribu SPT Tahunan WP Badan.
"Sementara SPT efiling (online) tetap sekitar 93%. Dari jumlah WP terdaftar yang wajib SPT Tahunan sebanyak 18,3 juta, itu baru sekitar 59,7%," ujar Yoga kepada Media Indonesia, Minggu (31/3).
Adapun semestinya batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP OP tahun pajak 2018, yakni Minggu (31/3). Namun, karena kantor DJP tidak beroperasi pada hari libur, maka diberikan kelonggaran batas waktu hingga Senin (1/4). Hal tersebut, kata Yoga, sesuai dengan Kepdirjen Pajak No 95/PJ./2019.
Baca juga: Sri Mulyani Ajak Wajib Pajak Orang Pribadi Segera Lapor SPT
"Namun, kelonggaran itu hanya untuk penyampaian SPT Tahunan, sedangkan apabila terdapat kurang bayar, tetap harus dilunasi paling lambat 31 Maret," lanjutnya.
Berkaitan dengan banyaknya WP yang belum melaporkan SPTnya hingga tenggat waktu yang tinggal satu hari lagi, pihaknya optimistis hingga hari terakhir akan banyak WP OP yang akan melaporkan SPT.
"Kami yakin, sampai besok (Senin) akan tetap banyak WP OP yang menyampaikan SPT Tahunannya," tutupnya. (OL-7)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved