Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PEMERINTAH tengah mematangkan strategi untuk melawan Uni Eropa yang melakukan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit. Demikian disampaikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan usai rakor tentang diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit yang digelar di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
"Kita tidak akan tinggal diam dengan Eropa. Cuma kan kita harus mengatur strategi yang ngga mungkin saya kemukakan di sini. Kita akan melawan Eropa," kata Oke di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3).
Upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk melawan Uni Eropa, kata Oke, yaitu dengan mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO).
Sementara itu, perusahaan atau asosiasi juga bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Eropa. Kedua jalur tersebut, kata oke, bisa saja ditempuh secara bersamaan. "Mungkin paralel," ucap Oke.
Oke mengatakan, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan Indonesia untuk maju ke WTO. Selain persoalan substantif mengenai lawfirm yang akan digunakan, pemerintah juga mempertimbangkan bagaimana langkah Malaysia terkait diskriminasi kelapa sawit ini.
"Banyak yang kita pertimbangkan, bukan hanya dari sisi kita, misalnya mitra kita, Malaysia seperti apa, siapa lawfirm yang ditunjuk atau seperti apa, kan kita harus saling melengkapi. Jadi banyak lah yang kita susun. Yang belum bisa saya kemukakan semuanya. Intinya kita tidak akan tinggal diam," tutur Oke.
Baca juga : Diskriminasi Sawit, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Komoditas UE
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter Frans Gontha pun mempertanyakan langkah Uni Eropa yang akan melarang kelapa sawit asal Indonesia.
Pasalnya, terang dia, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar 17,1 miliar dollar Amerika Serikat, sementara nilai impor dari Uni Eropa senilai 14,1 miliar dollar AS
"Pertanyaan kita sekarang, dengan mereka mau melarang kelapa sawit kita apakah mereka mencoba untuk menurunkan atau melakukan diskriminasi agar neraca dagang kita berubah juga?" tanyanya.
Terlepas dari itu, Gontha mengapresiasi langkah yang akan dilakukan DPR RI yang akan mengirimkan surat kepada parlemen Uni Eropa.
"Ketua Parlemen kita menulis surat juga kepada Eropa. Dan bahkan DPR juga menulis kepada pimpinan negara bahwa kita perlu melakukan satu tindakan yang firm. Kita harus bersatu," tegasnya.
Untuk diketahui, Komisi Eropa telah mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan. (OL-8)
Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk terus mempromosikan peluang untuk pengembangan usaha perkebunan khususnya sawit.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Mei 2025 mencapai US$111,98 miliar, naik 6,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
PT Astra Agro Lestari mendorong peran pemuda dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kawasan perkebunan kelapa sawit.
Turunnya harga tersebut dapat memengaruhi semangat petani dan pekerja. Apalagi hal itu bisa berdampak beruk roda berekonomian warga sekitar.
Gapki mengambil langkah strategis dengan menggandeng Indonesian Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) dalam upaya memperkuat posisi dan citra industri sawit Indonesia di kancah global.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Menurut Gugun, Indonesia dan Saudi Arabia menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
Bedah buku Mengarungi Jejak Merajut Asa 75 Tahun Indonesia-Tiongkok membahas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok.
Seminar ini merupakan bagian dari inisiatif ERIA untuk memperkuat memori institusional Asia Tenggara melalui Leadership Lecture Series.
HUBUNGAN diplomatik Indonesia-Rusia resmi berusia 75 tahun pada 3 Februari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved