PEMERINTAH tengah mematangkan strategi untuk melawan Uni Eropa yang melakukan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit. Demikian disampaikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan usai rakor tentang diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit yang digelar di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
"Kita tidak akan tinggal diam dengan Eropa. Cuma kan kita harus mengatur strategi yang ngga mungkin saya kemukakan di sini. Kita akan melawan Eropa," kata Oke di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3).
Upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk melawan Uni Eropa, kata Oke, yaitu dengan mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO).
Sementara itu, perusahaan atau asosiasi juga bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Eropa. Kedua jalur tersebut, kata oke, bisa saja ditempuh secara bersamaan. "Mungkin paralel," ucap Oke.
Oke mengatakan, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan Indonesia untuk maju ke WTO. Selain persoalan substantif mengenai lawfirm yang akan digunakan, pemerintah juga mempertimbangkan bagaimana langkah Malaysia terkait diskriminasi kelapa sawit ini.
"Banyak yang kita pertimbangkan, bukan hanya dari sisi kita, misalnya mitra kita, Malaysia seperti apa, siapa lawfirm yang ditunjuk atau seperti apa, kan kita harus saling melengkapi. Jadi banyak lah yang kita susun. Yang belum bisa saya kemukakan semuanya. Intinya kita tidak akan tinggal diam," tutur Oke.
Baca juga : Diskriminasi Sawit, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Komoditas UE
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter Frans Gontha pun mempertanyakan langkah Uni Eropa yang akan melarang kelapa sawit asal Indonesia.
Pasalnya, terang dia, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar 17,1 miliar dollar Amerika Serikat, sementara nilai impor dari Uni Eropa senilai 14,1 miliar dollar AS
"Pertanyaan kita sekarang, dengan mereka mau melarang kelapa sawit kita apakah mereka mencoba untuk menurunkan atau melakukan diskriminasi agar neraca dagang kita berubah juga?" tanyanya.
Terlepas dari itu, Gontha mengapresiasi langkah yang akan dilakukan DPR RI yang akan mengirimkan surat kepada parlemen Uni Eropa.
"Ketua Parlemen kita menulis surat juga kepada Eropa. Dan bahkan DPR juga menulis kepada pimpinan negara bahwa kita perlu melakukan satu tindakan yang firm. Kita harus bersatu," tegasnya.
Untuk diketahui, Komisi Eropa telah mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan. (OL-8)
