Pacu Investasi, Jokowi Wacanakan bentuk Kementerian Baru

PRESIDEN Joko Widodo membuka wacana penambahan nomenklatur kementerian.

Ia membuka wacana pembentukan kementerian investasi dan kementerian ekspor guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

"Wong penyakit kita di situ (ekspor dan investasi). Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet, apakah perlu, kalau situasinya seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor. Uni Eropa ada menteri investasi dan menteri khusus ekspor, negara lain saya lihat juga sama," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Banten, Selasa (12/3).

Presiden mengaku geram dengan stagnannya laju investasi dan ekspor nasional.

Padahal, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, antara lain menyederhanakan birokrasi hingga membentuk pelayanan satu atap. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga kerap menempatkan Indonesia sebagai negara prospektif untuk investasi.

"Saya itu paling geregetan, kita sudah tahu kesalahan dan kekurangan kita, tapi tidak bisa menuntaskan masalah yang ada. Saya akan mulai lihat alur ceritanya akan saya lihat, ini ada yang nggak benar di titik-titik tertentu. Saya pasti akan menemukan, insyaallah saya akan menemukan ini," tegas Presiden.

Baca juga : Industri Tanah Air Tertinggal karena Malas Bergerak di Masa Lalu

Ia menambahkan, daerah belum sepenuhnya sejalan dengan pemerintah dalam mempermudah investasi. Sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan, mulai dari lambannya perizinan hingga proses pembebasan lahan.

Presiden lantas kembali mengingatkan kepada kepala daerah agar membangun sistem yang ramah terhadap investasi dan ekspor.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan perizinan masih lamban lantaran daerah belum membangun sistem online single submission (OSS) yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.

Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta yang membangun sistem perizinan melalui aplikasi bernama Jakevo. Menurut Darmin, sistem tersebut bukan malah membuat indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) meningkat, melainkan justru tumpang tindih dengan OSS yang telah dibuat pemerintah pusat.

"Saya lihat DKI Jakarta lebih dulu membuat juga beberapa perizinan dalam bentuk IT. Bukan untuk Ease of Doing Business malah ikut membuat IT perizinan berusaha di OSS. Mohon gubernur, bupati dan wali kota, kalau mau membuat sistem IT, buatlah untuk EoDB, jangan OSS karena malah tabrakan kerjaannya antara pemerintah pusat dan daerah," keluh Darmin. (OL-8)