Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait usulan perubahan pengelompokan skema barang berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan kedatangannya dilatarbelakangi oleh usulan Menteri Perindustrian mengenai kebijakan fiskal industri otomotif dalam rangka mendorong pengembangan rendah karbon dan kendaraan listrik.
Pihaknya bersama Kementerian Perindustrian dan pelaku industri sepanjang 2017 dan 2018 telah melakukan pembahasan. Setelah beberapa kali pembahasan secara teknis, Airlangga Hartarto menyampaikan surat kepada Sri Mulyani mengenai usulan harmonisasi PPnBM dan bea masuk electrify vehicle kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Skema yang diusulkan pun telah dibahas pada level teknis.
"Diusulkan adanya perubahan pengelompokan dari PPnBM untuk kendaraan bermotor roda empat," jelas Sri Mulyani, Senin (11/3).
Baca juga: Pengamat: Tingkatkan Investasi Daripada Hapus Pajak Barang Mewah
Beberapa perubahan yang diusulkan antara lain, penghitungan PPnBM bukan berdasarkan kapasitas mesin melainkan konsumsi bahan bakar dan emisi CO2. Selanjutnya, dalam usulan pengelompokan kendaraan penumpang tidak membedakan sistem penggerak namun hanya berdasarkan jumlah penumpang yaitu di bawah 10 dan di atas 10 orang penumpang.
Aspek ketiga yang diusulkan berubah yaitu terkait insentif untuk program KBH2 atau kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau.(OL-5)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Kemenperin kini dicopot setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penyimpangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent atau POME
Melalui PractiWork, mahasiswa tidak hanya dinilai dari sisi akademik, tetapi juga mencakup kemampuan kognitif, psikomotorik, karakteristik kepribadian, hingga minat dan preferensi kerja.
Industri makanan dan minuman Indonesia tumbuh 6,4% pada Triwulan III 2025. Namun, konsumsi susu nasional masih rendah dan ketergantungan impor bahan baku jadi tantangan utama.
PENGUATAN pendidikan vokasi merupakan strategi utama dalam membangun industri nasional yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi menyebutkan bahwa pendidikan vokasi menjadi tulang punggung industri.
KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan vokasi industri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved