Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait usulan perubahan pengelompokan skema barang berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan kedatangannya dilatarbelakangi oleh usulan Menteri Perindustrian mengenai kebijakan fiskal industri otomotif dalam rangka mendorong pengembangan rendah karbon dan kendaraan listrik.
Pihaknya bersama Kementerian Perindustrian dan pelaku industri sepanjang 2017 dan 2018 telah melakukan pembahasan. Setelah beberapa kali pembahasan secara teknis, Airlangga Hartarto menyampaikan surat kepada Sri Mulyani mengenai usulan harmonisasi PPnBM dan bea masuk electrify vehicle kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Skema yang diusulkan pun telah dibahas pada level teknis.
"Diusulkan adanya perubahan pengelompokan dari PPnBM untuk kendaraan bermotor roda empat," jelas Sri Mulyani, Senin (11/3).
Baca juga: Pengamat: Tingkatkan Investasi Daripada Hapus Pajak Barang Mewah
Beberapa perubahan yang diusulkan antara lain, penghitungan PPnBM bukan berdasarkan kapasitas mesin melainkan konsumsi bahan bakar dan emisi CO2. Selanjutnya, dalam usulan pengelompokan kendaraan penumpang tidak membedakan sistem penggerak namun hanya berdasarkan jumlah penumpang yaitu di bawah 10 dan di atas 10 orang penumpang.
Aspek ketiga yang diusulkan berubah yaitu terkait insentif untuk program KBH2 atau kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau.(OL-5)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Penyelenggaraan ICCIS 2025 merupakan langkah vital untuk mematangkan solusi bersama guna mendorong perkembangan industri rantai dingin nasional.
Kinerja manufaktur dikatakan lebih akurat dengan IKI dan PMI BI dibandingkan dengan indikator kinerja manufaktur lainnya.
Kemenperin mencatat saat ini terdapat 170 kawasan industri yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dengan tingkat okupansi mencapai 58,39%.
Kunjungan tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Banten, Andra Soni, yang tertarik mengeksplorasi ID. BUZZ secara langsung.
Apindo dan Kemenperin Minta Gubernur Kaji Ulang Larangan AMDK di Bal
Kemenperin siap melakukan penyesuaian kebijakan internal untuk menghindari tumpang tindih regulasi, sekaligus menyesuaikan dengan arah deregulasi nasional yang kini tengah bergulir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved