Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) masih menunggu pembahasan lanjutan terkait rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan wajib asuransi nasional bagi ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan batu bara.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Gapki Kanya Lakshmi Sidarta kepada Media Indonesia, Selasa (22/1).
Ia mengatakan, saat ini, masih ada pihak-pihak yang ragu dengan kemampuan asuransi nasional dalam hal pengiriman atau perdagangan lintas negara.
Baca juga: Pemprov Babel: 10 Hektare Lahan Sawit Harus Pelihara 1 Sapi
Beberapa hal yang menimbulkan keraguan ialah terkait pelayanan dan pencairan klaim jika terjadi persoalan di laut lepas atau di wilayah perairan negara lain.
"Sekarang masih dibahas. Ada beberapa yang masih ragu. Akan diaturkan waktu untuk dialog dengan semua pihak terkait dalam waktu dekat," ujar Kanya. (OL-2)
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved