Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) distribusi Jawa Barat siap menjaga keandalan pasokan listrik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat di 2018.
General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana mengatakan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Koordinasi itu bertujuan untuk memetakan objek-objek yang dianggap vital sesuai agenda pilgub dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.
Iwan menambahkan kesiapan yang telah terstandarisasi melalui Prosedur Tetap Siaga Pilkada Serentak Provinsi Jawa Barat di 2018 ini meliputi peta teknis pasokan listrik pada sejumlah objek penting di seluruh Jawa Barat dan skenario manuver beban jika terjadi gangguan pasokan listrik karena kondisi di luar prediksi atau force major.
"Serta daftar lokasi penting dan pejabat yang terkait dengan pengamanan pasokan listrik," jelas Iwan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (26/6).
Pada siaga pilkada serentak tahun ini, lanjutnya, PLN Distribusi Jawa Barat menyiagakan 2.633 petugas. Selain itu, PLN menyiapkan sarana pendukung yang meliputi 560 unit kendaraan, 99 unit genset, 18 unit mobil crane, 101 unit gardu bergerak, sembilan unit mobil deteksi, dan empat unit deteksi portable.
Selain itu, tambahnya, PLN juga menginventarisasi peta jaringan listrik di 29 kabupaten/kota, terutama yang menyuplai pasokan listrik untuk kantor-kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun KPUD Provinsi Jawa Barat di Bandung.
"Petugas kami berjaga di dua ujung tegangan yang menyuplai objek-objek penting selama pilkada dan pilgub. Masing-masing objek penting tersebut telah diinventasir pasokan utama dan pasokan cadangan untuk mengantisipasi adanya gangguan. Prinsipnya pasokan listrik sudah siap untuk menunjang pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Barat," pungkas Iwan. (Medcom/OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved