Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) distribusi Jawa Barat siap menjaga keandalan pasokan listrik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat di 2018.
General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana mengatakan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Koordinasi itu bertujuan untuk memetakan objek-objek yang dianggap vital sesuai agenda pilgub dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.
Iwan menambahkan kesiapan yang telah terstandarisasi melalui Prosedur Tetap Siaga Pilkada Serentak Provinsi Jawa Barat di 2018 ini meliputi peta teknis pasokan listrik pada sejumlah objek penting di seluruh Jawa Barat dan skenario manuver beban jika terjadi gangguan pasokan listrik karena kondisi di luar prediksi atau force major.
"Serta daftar lokasi penting dan pejabat yang terkait dengan pengamanan pasokan listrik," jelas Iwan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (26/6).
Pada siaga pilkada serentak tahun ini, lanjutnya, PLN Distribusi Jawa Barat menyiagakan 2.633 petugas. Selain itu, PLN menyiapkan sarana pendukung yang meliputi 560 unit kendaraan, 99 unit genset, 18 unit mobil crane, 101 unit gardu bergerak, sembilan unit mobil deteksi, dan empat unit deteksi portable.
Selain itu, tambahnya, PLN juga menginventarisasi peta jaringan listrik di 29 kabupaten/kota, terutama yang menyuplai pasokan listrik untuk kantor-kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun KPUD Provinsi Jawa Barat di Bandung.
"Petugas kami berjaga di dua ujung tegangan yang menyuplai objek-objek penting selama pilkada dan pilgub. Masing-masing objek penting tersebut telah diinventasir pasokan utama dan pasokan cadangan untuk mengantisipasi adanya gangguan. Prinsipnya pasokan listrik sudah siap untuk menunjang pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Barat," pungkas Iwan. (Medcom/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved