Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan memperlihatkan ijazah ke publik tidak menyelesaikan persoalan. Ia meyakini tudingan ijazah palsu masih akan disuarakan sejumlah pihak.
Hasto menilai keterangan dari saksi hari ini cuma sebagai asumsi belaka. Dia semakin yakin diserang oleh kepentingan tertentu.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Afifuddin enggan merinci lebih jauh mengenai proses pengadaan jet privat tersebut, menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah bagian dari tugas komisioner KPU.
Hal itu diungkapkan Meutya saat berbicara di acara Program Mentoring Berbasis Risiko TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Siber, Kamis (8/5).
Ketika ada oknum anggota ormas yang melakukan tindak pidana premanisme, kepolisian tak boleh takut bertindak dan memberantasnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui usai bertemu dengan Komisi III DPR RI di Balai Pertemuan Metro Jaya, hari ini.
Ayu menyebut pemeriksaan ini belum rampung. Ia mengaku kembali datang Senin, 12 Mei 2025 untuk memberikan keterangan tambahan.
Kedua pihak juga sepakat untuk menyediakan ahli dari Dewan Pers. Dua instansi itu juga sepakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Hukuman itu dimulai dari masa penahanan dia di tahap penyidikan. Mangapul juga diberikan pidana denda Rp500 juta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya memprioritaskan bagi warga terdampak banjir Kali Krukut dan Mampang, untuk bisa menyewa Rumah Susun Jagakarsa.
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
Pihak Kepolisian menyebutkan penyebab tawuran di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan karena dipicu bunyi petasan sehingga menimbulkan perpecahan antar dua warga RW 12 dan RW 04.
Herman menekankan bahwa petinggi BUMN tetap bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan korupsi. Meskipun, berstatus bukan penyelenggara negara.
Operasi dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.
Prabowo mengatakan, suksesnya reformasi bisa berjalan dengan baik karena peran tokoh-tokoh TNI dan Polri. Merek rela keluar dari politik praktis.
Kepala Negara menyinggung pola pecah belah yang sudah berlangsung sejak era kolonial. Prabowo mengingatkan bahwa strategi devide et impera masih terus memecah belah bangsa hingga kini.
Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2025 semakin banyak korupsi yang tidak bisa ditangani di BUMN
Menurutnya, pengawasan internal itu merujuk dewan etik pada sejumlah lembaga negara lainnya.
Sebaliknya, Dudung berharap ormas dapat melakukan sinergitas dalam mendorong pembangunan nasional. Ormas juga dipersilakan untuk memberikan masukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved