Panggil Polri Terkait Rantis Lindas Ojol, DPR: Kita Lihat Siapa yang Bakal Datang

DPR mendorong agar Divisi Propam Polri mengusut tujuh personel yang diduga terlibat dalam kasus itu secara transparan agar kasusnya terang benderang.

Minta Rakyat Tenang, Prabowo: Percaya Pada Pemerintah

Presiden Prabowo kemudian mengimbau masyarakat untuk mewaspadai keinginan pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan kekacauan (chaos) dan huru-hara di Indonesia.

PGI: Demonstrasi Bukan Ancaman, Namun Cermin Kegelisahan

Pdt. Jacklevyn Manuputty, meminta untuk tidak melihat demontsrasi sebagai ancaman, karena  ia adalah cermin dari kegelisahan yang tak lagi bisa ditahan.

Hentikan Kebijakan yang Pro Elite dan Menindas Rakyat

Berbagai aksi demonstrasi yang terjadi disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah belakangan ini semakin memperlihatkan keberpihakan pada elite dan menindas rakyat.

Pemprov DKI Tegaskan Tidak Akan Cabut KJP Siswa yang Terlibat Unjuk Rasa

Kendati demikian, Pemprov DKI tetap mengimbau agar seluruh siswa di Kota Jakarta tidak terlibat atau ikut serta dalam unjuk rasa.

Bentrok Warga dengan Polisi meluas Hingga ke Jalan Raya Otista Jaktim

Berdasarkan pantauan, ratusan warga di Jatinegara, Jakarta Timur, terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Kericuhan semakin pecah saat polisi menembakkan gas air mata ke arah massa.

DPR Desak Pemerintah Nafkahi Keluarga Ojol yang Ditabrak Brimob

Habiburokhman meminta pemerintah untuk menanggung nafkah keluarga korban ojol tersebut. Khususnya menanggung pendidikan anak-anak almarhum.

Rantis Lindas Pengemudi Ojol, Kapolri Minta Maaf dan Perintahkan Pencarian Korban

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas insiden sopir ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob di kawasan Jakarta Selatan.

DPR Sepi saat Ada Demo Sebab Kamis Jadwal Kunker

Jadwal tersebut sudah berlaku sejak lama dan bukan hari Kamis ini saja. Adapun kunjungan kerja itu bertujuan untuk Anggota DPR RI melaksanakan pengawasan ke lapangan.

Gunakan Cara Humanis Pisahkan Anak dari Massa Aksi

Hal itu disampaikan menyusul dicegatnya sebanyak 120 anak yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada hari ini.

Tersangka Pakai Rp150 Miliar dari Kredit LPEI untuk Berjudi

KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.

DPRD Minta Dishub Tutup Operator Parkir tak Berizin

Dari total 25 lokasi parkir yang dikelola, hanya 18 yang mengantongi izin. Enam lokasi masih dalam proses perizinan, sementara satu lokasi lainnya sama sekali tidak berizin.

Pemprov DKI Batal Pangkas Trotoar TB Simatupang, Ini Alasannya

Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.

Mahasiswa Bentrok dengan Polisi di Depan Gedung MPR/DPR

Petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa. Merespon halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.

MA Klaim Pengangkatan Hakim Itong jadi PNS untuk Syarat Pemberhentian

Dilaporkan bahwa Itong diangkat kembali menjadi PNS di PN Surabaya berdasarkan Surat Keputusan MA per tanggal 21 Agustus 2025.

Sindir Immanuel Ebenezer, Prabowo: Apa Tidak Ingat Anak Istri ya?

Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.

Ancam Direksi BUMN, Prabowo Colek Jaksa Agung

Presiden pun langsung mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak. "Jaksa Agung ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini,” kata Prabowo.

Kejaksaan Didesak Segera Tetapkan Silfester Matutina jadi Buron

Tim kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji meminta Kejaksaan menetapkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Demo di DPR, Said Iqbal Singgung Kasus Immanuel Ebenezer

Iqbal mengatakan praktik korupsi di Kemnaker berdampak langsung pada kondisi pekerja. Salah satunya terkait biaya tambahan akibat pungutan dalam perizinan.

Gugatan Wamen Rangkap Jabatan BUMN, MK Nyatakan tidak Dapat Diterima

Kerugian konstitusional yang diuraikan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual bahkan bukan juga sebagai kerugian yang bersifat potensial.

Affan, Ongkos Mahal Demokrasi

Memastikan Dampak Sosial Berkelanjutan Program Studi: Menjawab Tantangan Bangsa dan Mewujudkan Indonesia Emas

Saatnya Indonesia Pimpin Dunia Islam