DPR Tidak Terima Disebut Ugal-ugalan Bahas Revisi KUHAP

DPR RI menjadi salah satu institusi negara yang paling transparan sebab jalannya rapat-rapat disiarkan secara langsung sehingga bisa disaksikan oleh publik.

DKI Akan Revitalisasi Empat Pasar dengan Pendekatan Modern

Menurut Rano, pendekatan unsur modern seperti digitalisasi pembayaran serta pembaharuan bangunan, sebagai hal tak terhindarkan dan malah akan memudahkan masyarakat.

Ganti Logo Bikin Suara Partai Moncer? Ini Sejumlah Faktanya

Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.

Eks Stafsus Menakertrans Era Cak Imin Diperiksa Soal Pemerasan TKA

Budi mengatakan bahwa penyidik KPK mendalami pengetahuan dari mantan anggota DPR RI tersebut untuk melengkapi berkas perkara.

Kebakaran di Jakarta Tahun Ini Sudah Terjadi 922 Kali

Tahun 2025 sampai 15 Juli, kejadian kebakaran sudah mencapai 922 kasus. Ini menunjukkan kebakaran bukan ancaman kosong semata.

Mendagri Usul Bentuk Ditjen Khusus Awasi BUMD

Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah. 

Banyak Generasi Milenial Gabung KKB di Papua

Faizal menyebut doktrin KKB terhadap para generasi milenial, merupakan masalah serius. Terlebih, regenerasi anggota KKB telah terjadi dan kerap beroperasi di lima kabupaten.

Prabowo Bakal Les Golf Sebelum Bertemu Trump

Sambil berkelakar, Presiden Prabowo menceritakan dirinya sedikit takut jika Presiden Trump mengajaknya bermain golf.

Perubahan Logo PSI Dinilai Sia-sia, Sulit Dongkrak Branding

Jamiluddin mengatakan jika ingin rebranding, PSI harus menjawab persoalan yang sesunguhnya dihadapi partai anak muda tersebut.

Sidang Gugatan UU BUMN, Ahli HTN: Proses Revisi Terlalu Cepat Tidak

Menurutnya, pelibatan publik dalam pembahasan undang-undang merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah, karena merupakan hak dari publik.

Prabowo akan hadiri Sidang Umum PBB September Mendatang

Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.

Soal Status Nadiem, Pengamat Singgung Delik Penyertaan

Herdiansyah Hamzah mengatakan seorang menteri tidak harus mengetahui semua hal yang terjadi di kementeriannya.

DPR Sentil Korupsi Chromebook, Padahal Audit BPK dapat WTP

Menurut dia, kondisi ini menjadi kontradiktif. Karena adanya laporan adanya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2013-2024.

Sidang Gugatan UU Kejaksaan, Ahli dari MA Soroti Potensi Impunitas Jaksa

Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA, Rizkiansyah Panca Yunior Utomo menyoroti sejumlah ketentuan dalam UU Kejaksaan yang dinilai menimbulkan polemik, salah satunya Pasal 8 ayat (5).

Transisi Pemilu di Indonesia Pernah Terjadi pada 1977

Jika alasan penolakan putusan MK karena pemilu tak digelar dalam siklus 5 tahunan sebagaimana mandat konstitusi, partai politik dinilai keliru.

DKPP Ungkap Lima Masalah Pemicu PSU Pilkada

Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Terhadap Mereka yang Kritis, TNI Kedepankan Dialog dan Hormati Demokrasi

Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.

Ketua DPR: Seluruh Parpol Sepakat Bahwa Putusan MK Langgar Konstitusi

Puan mengacu pada Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur pemilu lima tahunan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. 

Jokowi: Ada Agenda Politik Besar Dibalik Polemik Ijazah dan Pemakzulan Gibran

Mantan Presiden Joko Widodo mencurigai ada agenda besar politik di balik polemik ijazah dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

PSHK: UU TNI Telah Membuat Prolegnas Kehilangan Fungsi

Ironisnya dalam praktik pengesahan UU TNI, proses pembentukannya justru terkesan politis menjadi alat kuasa dari Presiden dan DPR.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis