Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Mendag Budi Santoso menyebutkan pengusaha lebih tertarik melakukan ekspor kelapa bulat karena harganya lebih tinggi yang menyebabkan stok kelapa di dalam negeri berkurang.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, dan kesejahteraan masyarakat yang merata, diperlukan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.
Permohonan uji materi itu dicabut lantaran sudah kehilangan objek setelah DPR dan pemerintah mengesahkan revisi UU TNI
Dengan harus mendatangi Balai Kota maka warga perlu mengeluarkan uang untuk ongkos
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan pihaknya sudah bersurat ke pimpinan DPR perihal pembahasan revisi UU Pemilu.
Fasilitas angkutan umum di Jakarta sebenarnya sudah 91% terkoneksi.
Soleman juga dikenakan denda senilai Rp100 juta, subsider satu bulan dari tuntutan Rp250 juta dan subsider tiga bulan
Yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tapi keberanian untuk saling berdialog di antara para pihak berkonflik.
Dengan 528 kursi DPRD provinsi dan kota, pengurus baru yang aktif dan efektif, Hanura diyakini akan menjadi garda terdepan alat perjuangan politik rakyat di daerah.
Agar terdapat perubahan secara menyeluruh pada sistem pengawasan dari hakim yang diemban oleh Komisi Yudisial (KY).
Pentingnya keterlibatan Dewan Pers dan langkah Kejagung dinilai prematur serta terburu-buru.
Pihak kepolisian pun terus melakukan patroli pengamanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Soleman divonis dua tahun bui atas kasus penerimaan gratifikasi selaku penyelenggara negara setelah terbukti melanggar UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Jika para pihak ada yang melapor, Bawaslu tidak boleh melarang para pihak untuk mengajukan keberatan.
Dahulu rencana pembangunan patung MH Thamrin diinisiasi pada masa kepemimpinan Sutiyoso dan baru terealisasi di era Fauzi Bowo.
Dinas Perhubungan DKI diminta memberikan teguran yang keras karena sudah tiga hari kemacetan terjadi.
KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Pengawas Pilkada 2024 yang dilakukan Bawaslu di daerah juga saharusnya melakukan sosialisasi yang baik guna mencegah politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved