Jepang Berencana Buang Air Limbah Nuklir Reaktor Fukushima ke Laut

Jepang tengah menjadi sorotan para pemerhati lingkungan di dunia. Khususnya di negara-negara Asia.

Protes bermunculan setelah pemerintah Jepang mengumumkan rencana mereka membuang air yang terkontaminasi nuklir dari wilayah Fukushima ke laut. Tak tanggung-tanggug, air limbah yang dibuang akan mencapai lebih dari 1 juta ton.

Dilansir dari theguardian.com, Selasa, (13/4), Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan bahwa opsi membuang ke lautan tak bisa lagi ditunda. Itu merupakan hal paling realistis untuk bisa mengurangi kontaminasi nuklir di Fukushima. Dengan begitu Fukushima akan segera bisa pulih.

*Kami sudah membuat rencana teknos pembuangan dengan lebih dulu memastikan kadar keamanan air yang dibuang masih dalam batas wajar," ujar Suga.

Meski begitu, penolakan terus datang dari berbagai pihak. Mulai dari nelayan lokal yang khawatir hasil lautnya jadi minim dan tercemar, pemerhati lingkungan, hingga negara-negara tetangga seperti China dan Korea Selatan.

"Langkah ini sangat tidak bertanggung jawab dan secara serius mengancam kesehatan masyarakat internasional," bunyi pernyataan pemerintah China.

Aktivis Greenpeace Jepang, Kazue Suzuki, mengatakan keputusan itu tidak hanya akan mencederai warga sekitar Fukushima dan ekosistem laut. Namun, juga akan mengancam kepercayaan dan hubungan Jepang dengan negara-negara di sekitarnya.

"Pemerintah Jepang telah mengambil keputusan yang sangat fatal dan secara sadar akan mengontaminasi Samudera Pasific dengan limbah radio aktif. Dampaknya akan sangat luas dan melampaui kerugian yang telah terjadi saat ini di Fukushima," ujar Suzuki.

Ia juga mengatakan bahwa keputusan itu secara tegas melanggar hak asasi manusia warga dunia untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan keamanan.

Seperti diketahui, Fukushima telah menjadi kota mati setelah peristiwa kebocoran nuklir pada tahun 2011. Dampaknya meliputi kontaminasi di udara, tanah, dan air. Hingga saat ini belum Fukushima masih tak bisa kembali ditinggali.(AFP/M-4)