Tiongkok Dibayangi Ledakan Populasi Manula

JUMLAH kelahiran bayi di Tiongkok pada 2020 turun hampir sepertiga dari total kelahiran yang dilaporkan tahun sebelumnya. Hal itu berarti pelonggaran kebijakan keluarga berencana yang ketat di negara itu, gagal memicu baby boomer.

Sebelumnya, sejak 1970-an, pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan satu anak bagi setiap keluarga. Namun, setelah beberapa dekade kebijakan itu berjalan, Beijing mengubah aturan pada 2016 untuk mengizinkan keluarga memiliki dua anak. Kebijakan pelonggaran ini karena kekhawatiran pemerintah terhadap populasi yang menua dan menyusutnya tenaga kerja.

Data dari Kementerian Keamanan Publik yang dirilis Senin (8/2) menunjukkan ada 10,04 juta kelahiran pada 2020, turun 15% dari angka kelahiran yang dilaporkan awal tahun sebelumnya. Di bulan yang sama (Januari), biro statistik resmi melaporkan angka yang lebih tinggi yakni 14,65 juta bayi yang lahir pada 2019, lebih dari 30% di atas data kelahiran terbaru yang dilaporkan pekan ini.

Jumlah kelahiran yang tercatat biasanya lebih rendah dari jumlah kelahiran sebenarnya yang kemudian diumumkan pemerintah, karena tidak semua orang tua segera mendaftarkan anak mereka. Sementara itu, menurut data tersebut, keseimbangan gender yang tercatat adalah 52,7% laki-laki dan 47,3% perempuan. Data itu juga mengungkapkan, para pensiunan di Tiongkok diperkirakan berjumlah 300 juta pada 2025.

Seorang pengguna di platform Weibo (aplikasi mirip Twitter) di Tiongkok mencatat angka kelahiran lebih rendah dari jumlah orang yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Penurunan ini, kata dia, jumlah penduduk berusia lanjut akan menjadi lebih serius dalam beberapa dekade mendatang.

Beberapa yang lain menyebut upah yang rendah sebagai krisis terbesar yang dihadapi bangsa Tiongkok. Para perempuan di negara itu sering menunda atau ogah memiliki anak. Para pasangan muda juga kerap mengeluhkan kenaikan biaya hidup dan kurang memadainya dukungan pemerintah.

"Jika seluruh masyarakat menganggap melahirkan anak sebagai penderitaan, bakal ada masalah dalam masyarakat ini," kata yang lain di Weibo.

Dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada ekonomi global, banyak keluarga khawatir tentang masa depan pekerjaan mereka.

Pada November, Tiongkok memulai sensus yang rutin dilakukan satu dekade sekali. Ini dilakukan untuk mengukur apakah ada lonjakan populasi akibat pelonggaran aturan keluarga berencana. Pakar demografi memerkirakan perlu waktu 15 tahun agar kebijakan dua anak berdampak nyata pada jumlah populasi. (AFP/M-4)