Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
JUMLAH kelahiran bayi di Tiongkok pada 2020 turun hampir sepertiga dari total kelahiran yang dilaporkan tahun sebelumnya. Hal itu berarti pelonggaran kebijakan keluarga berencana yang ketat di negara itu, gagal memicu baby boomer.
Sebelumnya, sejak 1970-an, pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan satu anak bagi setiap keluarga. Namun, setelah beberapa dekade kebijakan itu berjalan, Beijing mengubah aturan pada 2016 untuk mengizinkan keluarga memiliki dua anak. Kebijakan pelonggaran ini karena kekhawatiran pemerintah terhadap populasi yang menua dan menyusutnya tenaga kerja.
Data dari Kementerian Keamanan Publik yang dirilis Senin (8/2) menunjukkan ada 10,04 juta kelahiran pada 2020, turun 15% dari angka kelahiran yang dilaporkan awal tahun sebelumnya. Di bulan yang sama (Januari), biro statistik resmi melaporkan angka yang lebih tinggi yakni 14,65 juta bayi yang lahir pada 2019, lebih dari 30% di atas data kelahiran terbaru yang dilaporkan pekan ini.
Jumlah kelahiran yang tercatat biasanya lebih rendah dari jumlah kelahiran sebenarnya yang kemudian diumumkan pemerintah, karena tidak semua orang tua segera mendaftarkan anak mereka. Sementara itu, menurut data tersebut, keseimbangan gender yang tercatat adalah 52,7% laki-laki dan 47,3% perempuan. Data itu juga mengungkapkan, para pensiunan di Tiongkok diperkirakan berjumlah 300 juta pada 2025.
Seorang pengguna di platform Weibo (aplikasi mirip Twitter) di Tiongkok mencatat angka kelahiran lebih rendah dari jumlah orang yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Penurunan ini, kata dia, jumlah penduduk berusia lanjut akan menjadi lebih serius dalam beberapa dekade mendatang.
Beberapa yang lain menyebut upah yang rendah sebagai krisis terbesar yang dihadapi bangsa Tiongkok. Para perempuan di negara itu sering menunda atau ogah memiliki anak. Para pasangan muda juga kerap mengeluhkan kenaikan biaya hidup dan kurang memadainya dukungan pemerintah.
"Jika seluruh masyarakat menganggap melahirkan anak sebagai penderitaan, bakal ada masalah dalam masyarakat ini," kata yang lain di Weibo.
Dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada ekonomi global, banyak keluarga khawatir tentang masa depan pekerjaan mereka.
Pada November, Tiongkok memulai sensus yang rutin dilakukan satu dekade sekali. Ini dilakukan untuk mengukur apakah ada lonjakan populasi akibat pelonggaran aturan keluarga berencana. Pakar demografi memerkirakan perlu waktu 15 tahun agar kebijakan dua anak berdampak nyata pada jumlah populasi. (AFP/M-4)
Pameran tahunan Mommy N Me kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, mulai Jumat (27/6).
Sinar matahari memang memiliki efek positif untuk mengurangi kuning dengan panjang gelombang tertentu yang dimiliki sinar ini, namun hanyalah sebagai penetrasi bukan mengobati.
Penyebabnya adalah keluar ASI rata-rata pada saat anak berusia 3-5 hari sehingga terjadi dehidrasi dari anak tersebut dan itu salah satu penyebab kuning.
Bayi yang mengalami anemia akan mengalami gejala klinis berupa iritabel atau merengek, lesu, dada berdebar-debar, sakit kepala sampai dengan tidak lincah saat berlari.
Tidak memotong tali pusat selama satu sampai tiga menit ditujukan supaya aliran darah dari ibu melalui plasenta ke dalam tali pusat bayi lebih lama.
Masalah kulit bayi seperti ruam popok, kemerahan, hingga iritasi, masih menjadi keluhan umum yang sering dihadapi para orangtua.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved