Klaster Perkawinan

MUSIM hujan, musim kawin. Begitu kata kawan saya yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan katering. Maksud dia, sepanjang September-Desember, seiring meningkatnya curah hujan di Indonesia, biasanya banyak orang menggelar pesta pernikahan. Fakta itu, katanya, dia peroleh dari daftar pesanan makanan di tempatnya bekerja, selama periode tersebut. Tidak usahlah saya sebut namanya. Selain tidak penting, data itu bisa saja kibul. Namanya juga sales. Apalagi, tidak sedikit orang melangsungkan pernikahan setelah Idul Fitri atau Idul Adha. Di banyak daerah, masyarakat bahkan biasanya menggelar resepsi pernikahan selepas panen. Ini bisa dipahami karena mumpung mereka mungkin lagi banyak duit (uang).

Nah, ngomong-ngomong soal uang dan pernikahan, saya tergelitik ketika membaca berita soal rencana Pemprov DKI yang bakal kembali mengizinkan pengelola gedung menyelenggarakan resepsi perkawinan selama masa pandemi covid- 19 ini. “Resepsi pernikahan yang dimungkinkan diberlakukan dengan beberapa syarat, di antaranya jumlah pengunjung maksimal 25% dari kapasitas gedung atau ruang pertemuan dan pihak pengelola gedung diminta mengajukan proposal terkait dengan protokol kesehatan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/11).

Saya tentu saja tidak melarang orang kawin/menikah di gedung. Toh, itu duit mereka. Silakan saja. Kawin itu hak setiap orang. Bahkan, tumbuhan dan hewan pun butuh kawin. Cuma bedanya, manusia kan diberi akal untuk berpikir dan merenung. Untuk mereka yang ngebet kawin dan ingin menggelar resepsi di gedung, apa elok menghimpun banyak orang di tengah situasi pandemi saat ini? Bayangkan, pada Kamis (3/12) saja, ada 8.369 orang yang terinfeksi, 1.153 di antaranya warga Jakarta. Itu merupakan penambahan kasus baru tertinggi sejak kasus pertama diumumkan pada Maret lalu. Dengan demikian, hingga hari itu, total kasus mencapai 557.877 orang, sementara yang sembuh sebanyak 462.553, dan meninggal dunia 17.355 orang. Beberapa rumah sakit bahkan mulai kewalahan karena kekurangan daya tampung. Apa itu tidak mengerikan?

Perkawinan memang kini telah jadi industri menggiurkan, bukan lagi sekadar traktat suci dari sepasang kekasih yang saling mencintai. Tak megherankan jika bisnis terkait dengan hal ini pun menjamur, terutama yang berhubungan dengan acara resepsi, mulai penyewaan gedung, katering, rias pengantin, musik pengiring, hingga majalah wedding. Mengutip Investordaily, pada pertengahan Februari lalu, Ketua Umum Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan, Gandi Priapratama, meng ungkapkan, untuk menggelar resepsi setidaknya menghabiskan dana di atas ratusan juta rupiah per satu acara. Bahkan, bagi kelas atas, biayanya bisa mencapai miliaran rupiah.

Apa itu bukan pemborosan yang agung? Mending dananya ditabung untuk hal yang lebih berfaedah, apalagi di zaman sulit seperti ini. Toh, esensi legalitas perkawinan dalam Islam terletak pada ijab kabul atau pemberkatan dan sakramen dalam agama Nasrani. Sementara itu, resepsinya tidak wajib, apalagi sampai bermewah-mewah. Meminjam istilah pemikir postmodernisme Prancis, Jean Baudrillard, hal semacam itu cuma komodifikasi budaya yang ‘dipaksakan’ dalam masyarakat konsumsi.

Penting memang menggerakkan roda ekonomi, tapi kesehatan tetap harus diutamakan. Apalagi di tengah amuk pandemi seperti ini. Jangan sampai pesta perkawinan jadi klaster baru penularan. Nanti bikin repot Bang Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) dan Bang Doni (Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo). Kasihan mereka. Lagi pula, memang mau pengantinnya bulan madu di rumah sakit atau Wisma Atlet?