Bikin Gebrakan, Negara Ini 'PHK' Sedotan Plastik

Sedotan plastik, pengaduk minuman, dan korek kuping (cotton bud) akan dilarang di Inggris mulai April 2020 sebagai bagian dari rencana pengurangan limbah plastik secara drastis di negara tersebut.

Dikutip dari CNN, Pemerintah Inggris mengonfirmasi larangan itu pada Rabu (22/5) setelah konsultasi terbuka dengan publik, menurut pernyataan dari pejabat lingkungan. Para pejabat memperkirakan bahwa 4,7 miliar sedotan plastik, 316 juta pengaduk plastik, dan 1,8 miliar cotton bud bertangkai plastik digunakan di Inggris setiap tahun, dengan 10% cotton bud dibuang ke toilet.

"Tindakan mendesak dan tegas diperlukan untuk mengatasi polusi plastik dan melindungi lingkungan kita," kata Sekretaris Lingkungan Michael Gove.

"Barang-barang ini sering digunakan hanya beberapa menit tetapi membutuhkan waktu ratusan tahun untuk rusak, berakhir di lautan dan samudera kita dan membahayakan kehidupan laut yang berharga," lanjutnya.

Larangan tersebut akan mencakup pengecualian bagi mereka yang membutuhkan sedotan plastik karena kebutuhan medis atau cacat, dengan apotek terdaftar diizinkan untuk menjualnya dan restoran, pub dan bar menyimpan stok yang mereka dapat sediakan untuk pelanggan berdasarkan permintaan.

Diharapkan langkah-langkah ini akan dapat mengurangi polusi plastik di lautan, yang membunuh lebih dari 100.000 mamalia laut dan satu juta burung setiap tahun.

Ada 150 juta metrik ton plastik di lautan kita, dan angka itu akan tiga kali lipat pada tahun 2025, menurut pernyataan itu.

"Menghentikan produksi dan distribusi ancaman plastik sekali pakai ini akan mencegah mereka mencemari pantai," kata Hugo Tagholm, CEO Surfers Against Sewage. "Ini adalah langkah yang sangat positif dan berani ke arah yang benar dalam pertempuran melawan polusi plastik."

BACA JUGA: Definisi Satuan Kilogram Kini Berubah

Langkah-langkah lebih lanjut termasuk usulan pajak Inggris untuk kemasan plastik yang mengandung kurang dari 30% konten daur ulang, yang saat ini dalam pembahasan.

Sebelumnya pada bulan Mei pemerintah 187 negara sepakat untuk mengontrol pergerakan sampah plastik antara perbatasan nasional, meskipun Amerika Serikat tidak ada di antara mereka. Langkah ini akan mencegah negara-negara maju mengirim limbah plastik mereka ke negara-negara berkembang untuk dibuang, yang menurut para aktivis telah mengubah negara-negara itu  menjadi "tempat pembuangan."

Gebrakan dari Inggris ini ialah "langkah yang sangat disambut baik untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini dan mengembalikan ukuran pertanggungjawaban pada sistem pengelolaan limbah plastik global," kata World Wide Fund for Nature (WWF). Pemerintahan Skotlandia dan Wales juga diberitakan tengah menjajaki larangan serupa. (M-2)