UN Hanya Menilai Satu Aspek

SEBAGAI ganti ujian nasional (UN) yang mulai diberlakukan pada 2021, pemerintah akan mengadakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Untuk menggali lebih jauh soal kebijakan itu, wartawan Media Indonesia Atikah Ishmah Winahyu dan wartawan lainnya mewawancarai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, kemarin. Berikut petikannya.

Kenapa akhirnya memutuskan untuk mengganti UN, apa saja pertimbangannya?

Materi UN itu yang terlalu padat sehingga cenderung fokusnya ialah mengajarkan menghafal materi dan bukan kompetensi pelajaran. Ini sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan orangtua karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Padahal, maksudnya UN ialah untuk mengakses sistem pendidikan, yaitu sekolahnya, geografinya, ataupun sistem pendidikannya secara nasional. UN ini hanya menilai satu aspek, yaitu yang kognitifnya. Bahkan, tidak semua aspek kognitif kompetensinya dites. Lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik.

Dari mana tercetus ide ini?

Asesmen kompetensi minimun dan survei karakter ini bukan hanya mengikuti ide kita sendiri. Kami dibantu berbagai organisasi di dalam dan luar Indonesia, dan banyak sekali bantuan seperti dari OECD dan World Bank agar asesmen kompetensi kualitasnya sangat baik. Setara dengan kualitas internasional, tapi juga penuh dengan kearifan lokal. Jadi, ini kita gotong royong untuk menciptakan asesmen kompetensi yang lebih baik.

Asesmen kompetensi minimum maksudnya seperti apa?

Asesmen kompetensi minimum ialah kompetensi yang benar-benar minimum. Kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Materinya yang bagian kognitif hanya dua. Kesatu ialah literasi, bukan hanya kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Yang kedua ialah numerasi, kemampuan menganalisis menggunakan angka-angka. Jadi, ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan penguasaan konten atau materi. Ini berdasarkan kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar, apa pun mata pelajarannya.

Kalau survei karakter bentuknya seperti apa dan apa tujuannya?

Survei karakter luar biasa pentingnya karena pada saat ini secara nasional yang kita punya data kognitif. Kita tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah. Kita tidak mengetahui apakah asas Pancasila itu benar-benar dirasakan siswa di Indonesia. Kita akan survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya bagaimana. Survei ini akan menjadi panduan bagi sekolah dan pemerintah untuk melakukan perubahan dan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia.

Kapan asesmen kompetensi dan survei karakter ini dilaksanakan?

Yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah di tengah jenjang. Jadi, di kelas 4 SD, 8 SMP, dan 11 SMA.

Bagaimana teknis pelaksanaannya?

Secara teknis ini detailnya kita sedang pengembangan, tapi sudah pasti ini akan dilaksanakan melalui komputer. Apa pun dalam standar nasional harus computer based. Jadi, itu PR kita dalam setahun ini untuk memastikan semua murid bisa. Sudah pasti format yang paling baik contohnya PISA. Itu kan banyak pilihan ganda, tapi bersifat high order thinking. (X-10)