Pemerintah Siapkan Enam Langkah Tingkatkan Keadilan Digital untuk Masyarakat

SEKTOR e-commerce masih menjadi penunjang utama ekonomi digital di Indonesia. Pada 2022, e-commerce menyumbang US$59 miliar atau 76 persen dari ekonomi digital Indonesia.

Menteri Koordinatror bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, nilai transaksi ekonomi digital diprediksi akan terus meningkat menjadi US$95 miliar pada 2025. 

Menurut Airlangga, ekonomi digital Indonesia diprediksi akan terus meningkat karena angka penetrasi internet yang tinggi yaitu sekitar 78 persen dan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia.

Baca juga : Profesi Bidang IT Terkait Cybersecurity Diburu Perusahaan

“Pada 2022, 40 persen dari total transaksi digital dunia  berasal dari Indonesia yaitu 77 miliar dolar Amerika. Dengan jumlah penduduk  yang sebagian besar masuk usia produktif maka ekonomi digital Indonesia akan terus tumbuh,” kata Airlangga saat menjadi pembicara kunci dalam acara peluncuran laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2023: Keadilan Digital bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Rabu (5/4/2023).

Airlangga menambahkan, sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan harus terus diperkuat untuk meningkatkan keadilan digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, ada enam langkah yang sudah dipersiapkan pemerintah.

Baca juga : Teknologi Kecerdasan Buatan Makin Berkembang, Perlu Kejelian dalam Pemanfaatannya

Pertama, pemerintah tingkatkan aksebilitas digital dengan memperkuat sarana dan prasarana digital guna mengurangi kesenjangan di antara masyarakat. Kedua, meningkatkan keterampilana digital dengan melakukan pelatihan di bidang teknologi digital seperti program kartu Prakerja, digital talent scholarship dan program kerja sama pemerintah dan swasta lainnya.

Ketiga, mendorong kewirausahaan transformasi UMKM dengan memfasilitasi dan penguatan ekosistem UMKM, ekosistem perdagangan sistem elektronik dengan mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Keempat, perluasan akses layanan keuangan digital dengan regulasi dan berbagai kebijakan yang mampu mendorong inovasi layanan keuangan digital sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat pengguna layanan digital  fintech dan ekosistemnya.

Kelima, peningkatan keamanan dan privasi data sesuai dengan UU no 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan terakhir kerja sama swasta dan pemerintah untuk membangun kemitraan perusahaan teknologi dengan pengembangan solusi inovatif guna mempercepat pengembangan ekosistem digital di Indonesia. 

“Ekonomi digital diharapkan mempunyai ekonomi yang inklusif, agile dan berkelanjutan serta dapat memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital tersebut. Dalam kerangka pengembangan ekonomi digital 2022-2030, tentu ini bisa berkontribusi untuk capai visi negara Indonesia 2045. Saya berharap laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) dapat dijadikan rujukan guna dimanfaatkan para stakeholder untuk membangun ekonomi digital di Indonesia,” pungkas Airlangga.

Di sisi lain, laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023 menunjukkan tren positif. Ini terlihat dengan skor EV-DCI 2023 sebesar 38,5 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 35,2 (2022) dan dua tahun sebelumnya, yaitu 32,1 (2021).

Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Wilson Cuaca mengatakan, erjadi pemerataan adopsi digital yang sangat baik di semua provinsi (di luar provinsi baru hasil pemekaran) yang sudah East Ventures petakan selama empat tahun berturut-turut. 

Hal itu akan menjadi fondasi yang kuat bagi infrastruktur digital Indonesia di masa depan dan akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru ke seluruh pelosok Indonesia. 

"Dengan infrastruktur digital yang kuat dan merata, bertumbuhnya inovasi baru di segala sektor yang inklusif dan berkesinambungan, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari investor, founder, startup, konsumen, perusahaan swasta hingga BUMN, kita melangkah lebih cepat dan lebih dekat dalam mencapai keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Willson.

Direktur Katadata Insight Center Adek Media Roza mengatakan, peningkatan daya saing digital turut dialami di provinsi di luar 10 besar. 

“Perbaikan nilai median selama 4 tahun berturut-turut menggambarkan peningkatan daya saing digital, khususnya pada provinsi peringkat menengah dan bawah,” ujar Adek.

Nilai spread atau selisih antara skor provinsi tertinggi (DKI Jakarta - 76,6) dan terendah (Papua Tengah - 23,3) untuk EV-DCI 2023 yaitu 53,2, turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 48,3 pada 2022. 

Namun, peningkatan spread ini bukan disebabkan pemerataan digitalisasi yang memburuk, akan tetapi disebabkan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. (RO/Z-5)