Startup Punya Potensi Kembangkan Ekosistem E-Government

KEMUNCULAN usaha rintisan (startup) semakin variatif dengan ragam solusi yang ditawarkan. Koordinator Startup Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Sonny Hendra Sudaryana mengatakan, solusi yang ditawarkan startup berpotensi dikembangkan ke penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

"Kami melihat saat ini mulai banyak Government Tech yang bertumbuh, itu membantu layanan dari Pemerintah ke masyarakat lebih baik lagi. Sudah banyak juga Kementerian yang terbuka berkolaborasi salah satu contohnya Kementerian Kesehatan degan digital transformation office-nya," ujar Sonny dalam acara diskusi pembukaan batch VI Startup Studio Indonesia, Kamis (9/3).

Menurutnya potensi kolaborasi para startup dengan penyedia layanan publik semakin besar karena saat ini infrastruktur digital di Indonesia sudah semakin mumpuni bersamaan dengan pelaksanaan akselerasi transformasi digital nasional.

Baca juga : Dua Perempuan asal Indonesia Pimpin Startup dengan Pendanaan Surge

Beberapa contoh infrastruktur yang dimaksud ialah pemasangan kabel fiber optik sepanjang 550 ribu kilometer untuk menguatkan kualitas internet di Indonesia. Lalu pembangunan-pembangunan menara pemancar sinyal yang disebut Base Transceiver Station (BTS) 4G di wilayah-wilayah yang sebelumnya kesulitan akses internet.

Di samping infrastruktur yang semakin mumpuni, Sonny juga menyebutkan visi para penyedia layanan publik untuk meningkatkan layanannya dari sistem tradisional ke sistem yang lebih terdigitaliasi tentunya mendorong potensi kolaborasi pemerintah dan startup menjadi lebih tinggi.

Baca juga : Dapat Pendanaan US$2,2 Juta, Emerge Group Siap Kembangkan Ekosistem eSport

Ia mencontohkan salah satu sistem e-government yang sudah berhasil berkat kolaborasi pemerintah dan startup ialah PeduliLindungi.

"Dari situ data kesehatan terbuka, terlihat pemerintah dan kementerian-kementerian sudah lebih terbuka. Jadi startup yang dahulu terhambat regulasi dan akses, saat ini lebih dimudahkan," kata Sonny.

Penyelenggaraan sistem e-Government juga menjadi salah satu hal yang didorong oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Agar dapat menyukseskan pertumbuhan startup di Indonesia termasuk di sektor e-goverment, Kemenkominfo pun mengatakan siap menjembatani para startup untuk terhubung dengan pihak pemerintah/ lembaga terkait.

Salah satunya dibuktikan lewat program Startup Studio Indonesia (SSI) yang memberi ruang bagi para pendiri startup pemula (early stage startup) mendapatkan pelatihan untuk membangun relasi dengan para penyedia layanan publik.

Bagi para alumni SSI, Kemenkominfo juga mengatakan pihaknya terbuka untuk mengatur diskusi antara startup dengan pihak pemerintah lainnya sehingga dapat berkolaborasi dan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat lebih optimal.

Startup Studio Indonesia

Sementara itu, Kemenkominfo) secara resmi membuka program Startup Studio Indonesia (SSI) batch 6 yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan startup atau perusahaan rintisan menguatkan industri serta ekosistem digital di Indonesia.

Program itu diikuti oleh 17 startup pemula atau early stage yang berasal dari berbagai sektor mulai dari supply chain, penggerak UKM, kesehatan, properti, konsumsi, finansial, olahraga hingga imersif teknologi.

"Program ini bertujuan untuk memajukan ekosistem startup Indonesia melalui penyediaan fasilitas akses bagi early stage startup untuk mengembangkan potensi bisnisnya," ujar Direktur Jendral Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan saat membuka SSI batch 6, Kamis.

Adapun 17 startup yang mengikuti SSI batch 6 yaitu Amoda, Assemblr, Ayo Indonesia, Baskit, DEUS, Lakuliner, Inventing, Looyal Indonesia, Medicall, Oneklinik, Pajak.io, Payable, RASA, Rooma, Tookban, SMEs Pack, dan Tweak.

Semuel mengatakan para pendiri startup tersebut disiapkan menjalani pelatihan dari 80 praktisi yang aktif di ekosistem digital selama empat bulan lamanya.

Selain pelatihan secara umum, nantinya akan ada pelatihan One-on-One yang membantu pendiri startup di tahap awal bisa mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar atau dikenal juga dengan istilah Product-Market Fit.

Dengan kurikulum pelatihan yang terus diperbarui, Semuel optimistis Indonesia mampu menciptakan startup yang berdaya saing tinggi.

"Kami percaya Startup Studio Indonesia akan membuka jejaring baru untuk mengembangkan startup dengan lebih cepat dan menemukan figur yang tepat dan kredibel untuk dapat berkonsultasi tentang tantangan yang sedang dihadapi," kata Semuel.

Hadirnya Startup Studio Indonesia batch 6 juga diharapkan dapat menyukseskan program akselerasi transformasi digital dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Karena berdasarkan riset dari Google, Temasek, serta Bain & Co pada 2022 saja Indonesia berhasil mendapatkan nilai ekonomi digital sebesar 77 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.189 triliun.

Apabila didukung dengan pertumbuhan pelaku ekosistem digital yang masif, ekonomi digital Indonesia diperkirakan bisa mencapai 220-360 miliar dolar AS atau Rp3.397-5.559 triliun di 2030.

"Untuk mengaktualisasikan proyek ini kita membutuhkan pemain ekonomi digital yang andal agar dapat bersaing dan mengembangkan ekonomi digital Indonesia. Ini yang kami harapkan dari startup-startup early stage di Indonesia," kata Semuel.

Hingga 2024, Kemenkominfo menargetkan dapat mencetak sebanyak 150 perusahaan rintisan yang bertumbuh dari segi jumlah pengguna layanan, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta pendanaan. (Ant/Z-5)