Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BURSA kripto global Binance telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pemantau Keuangan Republik Kazakhstan sebagai bagian dari program pelatihan penegakan hukum globalnya.
Program tersebut, yang melibatkan pejabat dari lembaga pengatur dan penegakan hukum di seluruh dunia, bertujuan untuk memperkuat kerja sama industri dengan penegakan hukum nasional dan internasional dalam memerangi kejahatan keuangan dan kejahatan siber.
Program itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan memblokir aset digital yang diperoleh secara ilegal dan digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan dan membiayai terorisme.
Kazakhstan telah muncul sebagai salah satu negara kripto terdepan untuk mining Bitcoin (BTC) dan baru-baru ini, negara Asia Tengah tersebut juga telah mengembangkan peraturan kripto positif seperti mengizinkan bursa kripto untuk membuka rekening bank, dan bahkan berencana melegalkan penggunaan kripto secara lebih luas. Binance memperoleh persetujuan prinsip untuk beroperasi di Kazakhstan awal Agustus tahun ini.
Kepala wilayah Asia Binance Gleb Kostarev mengatakan kepada Cointelegraph, sikap Kazakhstan yang pro terhadap kripto adalah salah satu alasan utama di balik kemitraan tersebut.
Baca juga : Kebutuhan IP Address Naik, APJII Dukung Rencana Pemerintah Terapkan IPv6
"Pemerintah Kazakhstan telah menyesuaikan secara signifikan undang-undang yang relevan, melegitimasi kegiatan di bidang mining, dan peredaran mata uang kripto. Kami melihat potensi besar di negara ini untuk pertumbuhan industri lebih lanjut, dan sebagai pemimpin, kami akan dengan senang hati berkontribusi untuk ini," ujarnya.
Program pelatihan penegakan hukum Binance telah dilakukan di Israel, Kanada, Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Kerajaan Inggris, dan Norwegia. Program ini secara resmi diluncurkan 26 September, tetapi tim investigasi perusahaan telah mengadakan lokakarya untuk penegakan hukum selama setahun terakhir.
Dengan ketiadaan kerangka peraturan kripto yang kuat di sebagian besar negara, perluasan bursa kripto seperti Binance di berbagai yurisdiksi menghadapi tantangannya sendiri. Oleh karena itu, dengan bantuan program pelatihan, Binance berharap dapat meningkatkan kesadaran di antara lembaga dan pejabat penegakan hukum untuk mengembangkan kerja sama di tingkat global.
Fokus bursa kripto tersebut pada kepatuhan dan peraturan muncul setelah menghadapi beberapa peringatan dan penyelidikan dari badan pengatur keuangan di seluruh dunia. Akan tetapi, bursa tersebut telah berhasil memperbaiki posisinya dan bahkan kembali ke beberapa yurisdiksi seperti Italia dan Prancis yang sebelumnya menyatakan kegiatan Binance ilegal.
Persetujuan badan pengatur baru-baru ini di Prancis, Italia, dan Spanyol adalah berkat sejumlah langkah kepatuhan yang telah dilakukan oleh Binance baru-baru ini. (RO/OL-7)]
Data Coinglass mencatat total perdagangan derivatif kripto dunia sepanjang 2025 mencapai US$85,70 triliun.
Penerapan proof of reserve (PoR) kini dipandang bukan sekadar tren teknis, melainkan pilar fundamental dalam tata kelola bursa untuk memitigasi risiko sistemik dan melindungi dana nasabah.
Di tengah kondisi pasar kripto yang sangat volatil, Pintu Year-End Trading Competition 2025 secara mingguan mendorong peningkatan eksponensial.
Aura AI hadir untuk membantu investor membuat keputusan lebih cepat dan berbasis data.
Per 13 November 2025, sudah ada lebih dari 1.500 pengguna PINTU yang mendaftar sebagai peserta trading competition dan jumlahnya akan terus bertambah.
OKX, salah satu bursa kripto di dunia, menandai tiga tahun pelaksanaan program Proof of Reserves (PoR).
Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Australian Bureau of Statistics (ABS) resmi memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) untuk periode 2025-2029.
PT Modern Internasional Tbk (MDRN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan General Technology of China (Genertec), salah satu BUMN terbesar Tiongkok.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Selain menjadi penguatan branding dan legalitas kemitraan, MoU ini juga akan mengatur pembagian kontribusi dan pendapatan berdasarkan peran masing-masing pihak.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
MoU itu mencakup pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan penekanan khusus pada sertifikasi halal berbasis teknologi blockchain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved