Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PERCEPATAN akselerasi transformasi digital nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2020 lalu menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah.
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang digital menjalankan arahan Kepala Negara melalui program dan kebijakan strategis baik dari pembangunan SDM bertalenta digital hingga penyediaan infrastruktur telekomunikasi.
Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik Philip Gobang mengatakan, transformasi digital menjadi agenda penting mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan berkelanjutan.
“Semua ini dilakukan untuk memastikan transformasi digital terjadi di seluruh pelosok tanah air. Sehingga sejalan dengan arahan Bapak Presiden, kita bersiap diri menuju masyarakat dan bangsa digital,” ujarnya dalam Pelaksanaan Ujicoba Distribusi STB di Denpasar, Bali, Rabu (16/3).
Menurut Philip, program Analog Switch Off (ASO) yang saat ini terus digencarkan merupakan satu dari sekian banyak program prioritas Kementerian Kominfo. Terlebih saat ini, masyarakat semakin dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi digital.
“Kita ketahui bersama bahwa, sejak dua tahun lebih kita menghadapi situasi pandemi yang melanda dunia dan Indonesia. Situasi ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka melalui program Analog Switch Off kita turut mengambil bagian penting di era transformasi digital,” jelasnya.
Baca juga : Perkuat Transformasi Digital, Menkominfo Targetkan BBPPT Berstandar Global
Philip menjelaskanm Kementerian Kominfo dibawah kepemimpinan Menkominfo Johnny G. Plate, melaksanakan arahan Presiden Jokowi itu melalui Peta Jalan Digital Indonesia untuk memastikan konektivitas digital di seluruh pelosok tanah air.
“Kita ketahui tahun 2020 hingga saat ini Kementerian Kominfo dengan seluruh mitra terkait sedang membangun infrastruktur digital di seluruh pelosok tanah air, terutama di 12.548 desa/kelurahan yang masih blankspot,” jelasnya.
Infrastruktur digital yang dimaksud adalah Base Transceiver Station (BTS) yang sebagian besar pembangunannya difokuskan di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).
“Daerah-daerah 3T atau sekitar 56% ada di wilayah Indonesia Timur. Untuk itulah, Bapak Presiden ingin memastikan dalam dua tahun kedepan konektivitas digital sudah terjadi, sudah berlaku dan sudah dinikmati oleh seluruh warga Indonesia,” tandasnya.
Selain menyediakan layanan internet melalui BTS, Kementerian Kominfo juga sedang membangun Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1) yang direncanakan pada semester kedua tahun 2023 nanti akan diluncurkan.
“Stasiun pengendali bumi sedang dibangun di Cikarang Jawa Barat, sementara itu juga sedang dibangun 11 Stasiun bumi lainnya untuk mendukung kerja operasional dari satelit. Selain itu, belum lama ini Pak Menteri juga memastikan sebelum meluncur SATRIA-1 akan segera diluncurkan terlebih dahulu Satelit Cadangan SATRIA-1 dan kemarin sudah ada penandatanganan kerjasamanya,” imbuhnya. (RO/OL-7)
Percepatan digitalisasi memang membawa efisiensi, namun di sisi lain memperbesar risiko karena menciptakan fragmentasi teknologi dalam sistem keamanan.
Upaya meningkatkan literasi dan pengelolaan keuangan karyawan semakin menjadi fokus dalam transformasi digital dunia kerja.
Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Syska Hutagalung mengungkapkan inisiatif ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi digital dan penguatan koperasi.
RISE with SAP memungkinkan Win&Co Group untuk melakukan analisis profitabilitas yang lebih merinci mulai tingkat produksi hingga penjualan.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pers harus menjaga kepercayaan publik di tengah disinformasi dan AI. Kolaborasi media, pemerintah, dan platform digital jadi kunci ruang informasi sehat.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Bank Indonesia meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) untuk memperkuat literasi, keamanan, dan inklusi ekonomi digital, didukung pertumbuhan QRIS dan BI-FAST yang kian pesat.
INDUSTRI kripto di Indonesia terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
Di tengah ekspansi ekonomi digital yang kian cepat, industri financial technology (fintech) Indonesia memasuki fase baru: dari mengejar pertumbuhan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved