Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PANDEMI Covid-19 telah mendorong peningkatan penggunaan teknologi digital. Kondisi itu memicu peningkatan trafik dan konsumsi data gobal secara signifikan. Bahkan, data telah menjadi katalis vital bagi inovasi dan dasar ekspansi bisnis di era digital.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah Republik Indonesia berupaya mendorong adopsi tata kelola data dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 tahun ini.
“Sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan cross border data flow and data free flow. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia,” ujar Menkominfo dalam GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy, di Barcelona, Spanyol.
Menurut Johnny, implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.
“Selain itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan, Pemerintah Republik Indonesia mendukung penekanan transfer data lintas negara sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku.
“Dan untuk menjawab tantangan yang dimaksud, Indonesia menerapkan empat pilar dalam cross-border data flow and data free-flow with trust yakni lawfulness, fairness, transparency dan reciprocity,” tuturnya.
Mengutip hasil studi Information Technology and Innovation Foundation, Johnny menjelaskan empat prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust.
“Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan,” tuturnya.
Baca juga : Apple Hentikan Penjualan Produk di Rusia
Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum.
“Rekomendasi yang ketiga, negara harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku,” ucap Menkominfo.
Selanjutnya, rekomendasi yang keempat dalam laporan studi berjudul “Prinsip dan Kebijakan untuk Aliran Bebas Data dengan Kepercayaan” tahun 2021, Johnny menyatakan negara-negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital.
Oleh karena itu, untuk menjembatani dialog mengenai pelindungan keamanan data dan kedaulatan negara atas data, serta cross-border data flow and data free-flow with trust, Pemerintah Indonesia memasukkan pembahasan ini ke dalam salah satu isu prioritas dalam Digital Economy Working Group (DEWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia tahun ini.
“Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” ungkap Menkominfo.
Dalam Presidensi G20 Indonesia, Johnny menyatakan inisiatif itu akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfer yang dikembangkan oleh Presidensi Italia sebelumnya.
Sebagai komitmen untuk mendorong agenda transformasi digital Indonesia, kebijakan arus lalu lintas data menjadi bagian dari fokus Pemerintah Indonesia untuk mencapai tata kelola data yang kuat.
“Saya ingin tekankan bahwa optimalisasi penggunaan data bagi pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas pembuatan regulasi tata kelola data,” tegas Menkominfo.
Dalam GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy hadir Chief of Public Policy, Competition & Regulatory Officer, Telefonica, Juan Montero Rodil; Executive Director & Commissioner of Data Protection Commission Ghana, Patricia Adusei-Poku; Co-Founder & CEO of Digital Frontiers, Gavin Krugel; Vice President of Global Communications & Public Engagement, The Oversight Board, Dex Hunter Torricke; serta Chief Strategy Officer, Etisalat Group, Kamal Shehadi. (RO/OL-7)
Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia berkembang begitu pesat. Itu ditandai dengan adopsi teknologi pada sistem pembayaran yang semakin meningkat.
Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan nasional, menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama.
Perkembangan teknologi di era digital ini semakin pesat dan telah menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya yakni transformasi di bidang perekonomian dan keuangan.
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan permintaan konsumen yang semakin beragam menyebabkan model layanan keuangan tradisional sudah tidak relevan bagi konsumen
Kreator digital di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk budaya online dan menggerakkan ekonomi kreatif.
Peeba Indonesia sebagai sebuah platform grosir digital, mengeksplorasi bagaimana tantangan-tantangan yang dialami para pemilik merk dapat dijawab dengan teknologi.
Pendampingan ahli akan menjadi pondasi yang kuat dalam implementasi big data
Dalam pembaruan data, Pemprov DKI menyaring warga yang boleh masuk dalam DTKS dan kelak berhak menerima bantuan-bantuan sosial melalui variabel khas daerah
PRIHATIN terhadap nasib wong cilik yang tanahnya hilang akibat dirampas para mafia tanah, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mengusulkan digelarnya 'Acara Adu Data' live di televisi.
Pasar ekonomi digital ASEAN diperkirakan akan mencapai US$1 triliun pada 2030.
Kepala biro pendataan pemerintah kota Xian dicopot dari jabatannya setelah sistem aplikasi kode kesehatan warga setempat dua kali mengalami gangguan.
Peretas mengakses jutaan catatan medis salah satu perusahaan asuransi kesehatan swasta terbesar di Australia, Medibank. Fakta tersebut mengungkap kelemahan keamanan siber Negeri Kanguru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved