Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Mayor Dedi Hasibuan memimpin sejumlah personel TNI untuk menyatroni Polrestabes Medan
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko membeberkan kronologi Mayor Dedi Hasibuan bersama 31 prajurit lainnya geruduk Polrestabes Medan.
Ombudsman mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk tidak mengangkat perwira TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah. Desakan itu disampaikan seiring banyaknya nama dari TNI yang diajukan.
Pangdam Jaya menyampaikan, serah terima jabatan merupakan fase kelanjutan/regenerasi kepemimpinan bagi seorang erwira
Adapun dari 350 Perwira Prajurit Karier TNI TA 2023 yang dilantik, para personel terdiri dari 136 Matra Darat, 136 personel Matra Laut dan 78 personel Matra Udara
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan prajurit TNI aktif tidak bisa ujug-ujug menjadi penjabat (pj) kepala daerah. Meskipun, TNI itu pensiun dini atau mengundurkan diri.
"Kinerja TNI tidak perlu diragukan, sudah terbukti TNI pertaruhkan jiwa raga (dalam proses pembebasan Kapten Philips)," ucap Julius
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menanggapi soal adanya usulan pembentukan Matra keempat TNI, yakni Angkatan Siber.
BRIN masih menunggu armada pesawat dari TNI untuk melakukan modifikasi cuaca di Riau.
"Hasil pengecekan, cukup baik. Ini betonisasi jalan sepanjang 800 meter sekitar area persawahan di Desa Gentungan menuju Umbul Setumpeng,"
PENYIDIK Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menahan Mayor Dedi Hasibuan yang memimpin sejumlah personel TNI menyatroni Polrestabes Medan.
Anggota Komisi III DPR menyarankan agar pimpinan TNI melakukan evaluasi karena TNI dan Polri merupakan dua lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pemeriksaan saksi di kasus suap pengadaan barang dan jasa di Badan SAR Nasional (Basarnas).
KPK mengungkapkan kerja sama dengan Puspom TNI untuk membongkar kasus suap di Basarnas belum berakhir.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Jenderal TNI Dudung Abdurachman akan memasuki masa pensiun pada akhir 2023.
Penggeledahan itu untuk mencari bukti kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Julius belum bisa memerinci barang yang ditemukan penyidik Puspom TNI maupun KPK.
Dilaporkan MAKI ke Dewas KPK, Alexander Marwarta enggan tanggapi.
PENGAMAT militer Khairul Fahmi mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memetakan kembali penempatan perwira TNI aktif di sejumlah jabatan sipil.
Basarnas berada di bawah Kementerian Perhubungan. Karena itu, KPK yakin bisa menangkap tersangka kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas
Panglima TNI Yudo Margono disebut telah memberikan restu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap anggota-anggotanya yang melakukan tindakan rasuah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved