Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI Angkatan Darat (AD) memperkuat kerja sama penanggulangan bencana di Tanah Air. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan langkah mitigasi dan penanganan bencana, khususnya di wilayah-wilayah rawan.
“Targetnya setiap bencana apapun yang terjadi di NKRI, masyarakat terdampak bisa tertangani dengan maksimal. Karena TNI Angkatan Darat dan BNPB memiliki komitmen yang sama, yakni keselamatan rakyat adalah hal utama yang dijunjung setinggi-tingginya,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta Pusat, Senin (19/2).
Menurut Suharyanto, kerja sama antara BNPB dan TNI-AD bukanlah satu hal yang baru. Koordinasi antara kedua pihak itu telah terjalin lama. Misalnya saja pada bencana hidrometeorologi basah yang terjadi di Demak beberapa waktu belakangan, TNI-AD berperan untuk melakukan evaluasi, memindahkan masyarakat, mendirikan dapur umum.
Baca juga : Langit Kalsel Mulai Terang, Kabut Asap Berkurang
Selain itu, keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pun tak lepas dari koordinasi antara BNPB dan TNI-AD serta berbagai pihak lainnya. Dalam hal ini, TNI-AD bergabung dalam satgas darat pengendalian karhutla.
Disamping juga, ada juga kerja sama antara BNPB dan TNI-AD untuk membuat sumur bor di berbagai wilayah. Dalam hal ini, BNPB memberikan dukungan pendanaan lewat pemerintah daerah yang akan disalurkan ke Kodim dan Korem.
“Jadi ke depan ada beberapa program yang kita kerjakan bersama, antara BNPB dan TNI-AD. Yang sudah ada pun akan ditingkatkan,” pungkasnya.
Baca juga : Memasuki Fase El Nino Pemerintah Akan Lakukan Berbagai Upaya untuk Penanganan Karhutla
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan, ke depan pihaknya bersama BNPB akan menitikberatkan kerja sama di bidang pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi. Selain itu, pihaknya juga akan mencoba beberap inovasi yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Karena dengan demikian, masyarakat akan lebih siap menghadapi bencana dan dampak dari bencana tersebut bisa diminimalisir.
“Kami akan mendapatkan masukan dari BNPB wilayah mana yang akan jadi prioritas. Kami juga akan mencoba di bidang pencegahan dengan banyak menana. Proses penanggulangan kami siapkan lagi dengan menginventarisasi alat-alat kami yang siap digunakan dan diefektifkan untuk rehabilitasi nantinya,” tegas Maruli. (Z-6)
Baca juga : Menteri LHK Minta Semua Pihak Pantau Titik Panas di Wilayah Rawan Karhutla
BNPB mencatat 140 kejadian bencana alam di Indonesia pada awal tahun 2026 yang didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Hingga Senin (19/1), banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang dengan Tinggi Muka Air (TMA) bervariasi antara 10 hingga 200 sentimeter.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
BANJIR dan tanah longsor yang terjadi di Desa Tempur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah memutus akses jalan masyatakat dan merusak rumah warga.
Bahkan banjir merendam sejumlah daerah tersebut, juga mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur seperti tanggul jebol, jalan l, jembatan hingga sejumlah perkantoran dan sekolah rusak
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved