Berita Terbaru RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Hari Ini

Pemerintah akan Jamin Ibu Korban Kekerasan hingga Pengidap HIV

Pemerintah akan memberikan perlindungan kepada ibu korban kekerasan dan pengidap HIV

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Puan: Untuk Indonesia Emas 2045

DPR RI hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi UU.

Hari Buruh, Tingkatkan Akses Laktasi Pekerja Perempuan

Sebagian pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran laktasi atau menyusui ditempat kerja. Bagaimana solusinya?

Hak Cuti Suami Saat Istri Melahirkan akan Pengaruhi Kesejahteraan Keluarga

WACANA pemberian program hak cuti pendampingan bagi suami yang istrinya melahirkan atau keguguran, menjadi salah satu topik bahasan yang mengemuka pada debat capres terakhir

Anggaran Kesehatan Seharusnya Meningkat Setiap Periode

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan fraksinya menolak mandatory spending dalam penganggaran kali ini.

Aturan Pemilu Harus Dukung Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

KETUA DPR RI Puan Maharani mendorong aturan pemilu yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan hak.

24 Organisasi Profesi Kesehatan Jabar Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Pengambilan keputusan mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law disebut hanya dilakukan sepihak saja. Padahal perlu sinergitas bersama stakrholder terkait

Puan : RUU KIA, Negara Wajib Beri Bantuan Gizi Bagi Ibu dan Anak Tak Mampu

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan RUU ini akan memberi jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu.

BKKBN Sambut Baik Wacana Cuti Melahirkan 6 Bulan

Selain mendukung upaya percepatan penurunan prevalensi stunting, cuti melahirkan selama enam bulan diharapkan dapat memperkecil risiko terjadinya kematian ibu dan bayi.

DPR-Pemerintah Komitmen Jamin Hak Maternitas Ibu Lewat RUU KIA

Hak-hak yang melekat pada perempuan dari fungsi biologisnya harus dipastikan negara dan dijamin melalui berbagai upaya perlindungan, salah satunya dengan memberikan cuti selama 6 bulan

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

Pentingnya Komisi Perlindungan Guru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia