Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
Pemerintah pusat mesti mengoordinasikan daerah-daerah yang PSU dalam rangka memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.
Perangkat daerah juga harus aktif memberi literasi kepada warganya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, hingga di lingkungan rukun warga.
“Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Akademi Militer Magelang ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,”
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons soal penetapan Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan bank emas atau bullion bank pertama di Indonesia, pada Rabu (26/2) siang ini.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik masyarakat perihal kabinet pemerintahannya yang disebut gemuk. Kali ini, ia tidak merespons dengan mengatakan "ndasmu".
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, di masa depan, tidak tertutup kemungkinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi presiden Republik Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029 jika pada tahun keempat ia menunjukkan kinerja yang buruk.
Prabowo pun tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Prabowo dan Gibran disambut meriah oleh kader Partai Demokrat.
Pemerintah butuh anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima.
SBY meralat ucapannya. Dia mengakui kepleset lidah.
Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga Presiden Republik Indonesia terdahulu dilibatkan sebagai penasihat dan pengawas BPI Danantara.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menghadiri peresmian pembentukan BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
AHY menyebut selain Presiden Prabowo, pihaknya juga mengundang seluruh ketua umum partai koalisi dan rekannya di Kabinet Merah Putih.
DPR RI dan pemerintah dinilai harus memperketat pengawasan penugasan prajurit dalam revisi Undang-Undang TNI yang saat ini sedang berjalan.
Arahan Prabowo kepada para hakim untuk memberikan 'back-up' ke pemerintah merupakan bentuk intervensi langsung yang mencederai prinsip check and balances.
Sikap Presiden Prabowo Subianto yang cenderung tertutup dan tak mampu menerima kritik serta masukan dari masyarakat terkait kebijakan-kebijakannya harus diubah.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno.
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menegaskan bahwa kepala daerah harus mendukung semua kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI yang telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved