Berita Terbaru Pks Hari Ini

Food Estate Kepulauan Seribu Berongkos Besar, PKS: Butuh Pelabuhan Khusus

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai rencana Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kepulauan Seribu membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Pileg 2024 vs 2019: Ini Perbandingan Perolehan Suara 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2024. Termasuk, perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) DPR RI. 

PKS dan PKB Tampung Aspirasi Pendemo Tolak Pemilu Curang di DPR RI

PKB dan PKS menerima aspirasi pendemo pemilu curang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

PKS Nilai Pembahasan RUU DKJ Tergesa-gesa

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Ansory Siregar nilai pembahasan RUU DKJ dibahas tergesa-gesa.

Pengamat: PKS Bisa Oposisi atau Koalisi dengan Kritis

PKS belajar dari 10 tahun sebagai penyeimbang pemerintah. Perolehan suara 2024 tidak cukup signifikan untuk menambah kursi di DPR RI.

Koalisi Perubahan Inisiasi Hak Angket

Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.

NasDem Berencana Lanjutkan Hubungan Koalisi Perubahan di Tingkat Daerah

NasDem sengaja mengundang PKS dan PKB untuk berdiskusi. Hal itu bertepatan dengan momentum berbuka puasa bersama.

PKS: Jangan lagi Ada Intervensi TNI-Polri ke Wilayah Sipil

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mewanti-wanti agar jangan lagi ada intervensi TNI-Polri ke wilayah sipil. Ini terkait jabatan ASN bisa diisi TNI-Polri.

Rekap Nasional, PKS Soroti Selisih 1.635 Suara PSI di Kota Madiun

PKS menyoalkan adanya selisih 1.635 perolehan suara yang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Hal itu diungkit oleh saksi dari PKS Ahmad Zakaria

Publik Perlu Dilibatkan soal Pembahasan RUU DKJ

Hermanto meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dilakukan dengan memperhatikan prinsip partisipasi publi

PKS : Hak Angket Harus Segera Digulirkan

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengemukakan pihaknya mendukung penuh adanya dorongan dari 50 tokoh yang mendukung hak angket

Soal Hak Angket, PKS Akui Terus Komunikasi Intensif

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan konsolidasi dengan lintas partai seperti dengan PDIP dan NasDem, masih terus dilakukan untuk menggulirkan hak angket.

PKS Singgung Parpol yang tak Penuhi Keterwakilan Perempuan

PKS menyoroti adanya partai politik yang tidak memenuhi kuota caleg perempuan.

Jangan Saling Tunggu, Pimpinan Fraksi di DPR RI Didesak untuk Bertemu Bahas Hak Angket

PENGAMAT politik Ray Rangkuti mendesak agar para pimpinan fraksi yang mendukung hak angket untuk segera bertemu dan jalin komunikasi. Dia meminta agar fraksi di DPR RI

Fraksi PKS Dorong DPR Gunakan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, mendorong DPR RI menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat terkait kecurangan Pemilu 2024.

Bakal Calon Wali Kota Depok di Pilkada 2024 Bermunculan

Bakal calon Wali Kota Depok 2024 bermunculan. Sejauh ini terdapat dua nama yaitu Farabi El Fouz dan Imam Budi Hartono. Siapakah keduanya?

DPR: Pemerintah Gagap Kendalikan Harga Pangan

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin menyatakan bahwa dirinya melihat bahwa pemerintah gagap dalam mengendalikan harga pangan.

Koalisi Perubahan belum Bahas Figur Bakal Cagub DKI

Penjajakan dengan parpol lain di luar Koalisi Perubahan berpeluang dilakukan.

Gubernur Jakarta Jika Ditunjuk Presiden, Legislator: Apa Bedanya dengan Menteri?

Di RUU Jakarta terdapat pasal yang dianggap menuai kontroversi, yaitu Pasal 10 pada Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden

Wakil Ketua Komisi X DPR Tolak Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

Sejatinya dana BOS merupakan pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia