Berita Terbaru Peraturan Menteri Hari Ini

Pemangkasan Upah dalam Permenaker 5/2023 Hanya Bisa Diterapkan Pada Pekerja PKWT

"Itu hanya bisa diterapkan untuk pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) jenis pekerja harian," kata Hadi kepada Media Indonesia,

Penurunan Ekspor Nonmigas Faktor Terbitnya Permenaker 5 Tahun 2023

Kita tahu ekspor nonmigas itu padat karya, banyak pekerja buruh bekerja di situ contoh alas kaki, sepatu banyak diproduksi di Indonesia

KSPI Tolak Aturan Pemangkasan Upah Buruh 25%

Kami menolak Permenaker No.5/2023 yang membolehkan perusahaan padat karya tertentu orientasi ekspor membayar upah 75%

Pengusaha Sebut Aturan Penyesuaian Upah Cegah PHK Massal

Ia menyebut dalam enam bulan terakhir kondisi industri padat karya tertentu orientasi ekspor mengalami goncangan akibat penurunan ekspor produk, utamanya ke Amerika Serikat dan Eropa

Cegah PHK di Industri Padat Karya, Pemerintah Terbitkan Permenaker No 5 Tahun 2023

Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mencegah di industri padat karya berbasis ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. 

Permenaker Baru Soal Upah Pekerja Hadirkan Pro-Kontra Antara Buruh dan Pengusaha

KadinIndonesia menyampaikan aturan tersebut diperlukan untuk membuat industri padat karya bertahan sedangkan kalangan buruh menilai beleid menteri itu melanggar undang-undang

Permenaker Terbaru Bolehkan Pengusaha Pangkas Upah Pekerja Hingga 25%

PEMERINTAH mengizinkan perusahaan berorientasi ekspor untuk memangkas upah pekerjanya hingga 25%. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 5/2023

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Naik 9,5%

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan disahkan pada 11 Januari.

Aliansi TKBM Pelabuhan Harap Pertemuan dengan Menhub Capai Titik Temu

ALIANSI  dan Inkop mengancam melakukan mogok nasional jika tuntutan pencabutan revisi Permenhub No KM 35/2007 ditolak dan SKB 2 Dirjen 7 deputi tahun 2011 dicabut.

Menaker: Kenaikan Upah Minimun 2023 tidak Boleh Melebihi 10 Persen

Dalam Pasal 7 Permenaker No 18/2022 tertulis bahwa penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10%.

Guru yang Suka Lontarkan ‘Siulan’ Bernuansa Mesum Bisa Dipidana dalam PMA

“Siulan yang dimaksud dalam regulasi ini adalah siulan yang bernuansa kekerasan seksual, antara lain siulan yang bernuansa seronok dan juga mengandung unsur merendahkan atau melecehkan,"

Bersiul Masuk Kategori Kekerasan Seksual dalam Peraturan Kemenag

Merujuk data KPAI, sejak Januari-Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual di antaranya 3 di sekolah dalam wilayah Kemendikbudristek dan 9 di satuan pendidikan di bawah Kemenag

Aturan Baru Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2022 Disahkan

PEMERINTAH secara resmi memperbaharui aturan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2022. Alasannya untuk mengoptimalkan penyaluran yang tepat sasaran.

Kekurangan SDM Hambat Perumusan Aturan Turunan UU TPKS

Pemerintah terkendala sumber daya manusia dalam merumuskan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kementerian PPPA Gandeng UGM Siapkan Aturan UU TPKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memandang UGM adalah institusi yang memiliki peran besar dalam isu perempuan dan anak.

Istana Pastikan Aturan Turunan UU TPKS Segera Disusun

"Proses pembentukan aturan turunan UU TPKS menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU TPKS," ujar Jaleswari

Menteri tidak Boleh Menjalankan Agenda Pribadi Jelang 2024

Penegasan tersebut disampaikan menyusul banyaknya pembantu presiden yang mulai terlihat sibuk menyiapkan agenda masing-masing menjelang pemilu 2024 mendatang.

Puan Dorong Pemerintah Cepat Membuat Aturan Turunan UU TPKS

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar UU tersebut segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. 

Menaker: Program JKP, Bukti Kehadiran Pemerintah di Masyarakat

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan pekerja yang terkena PHK kini akan mendapatkan perlindung­an baru melalui program JKP.

Anggota DPR Junimart Girsang Desak Peninjauan Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2021

Peraturan Menteri (Permen) Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2021 dinilai telah menjadi alat bagi para mafia tanah dalam bermain perkara di pengadilan.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia