Sabtu 18 Maret 2023, 16:01 WIB

Pemangkasan Upah dalam Permenaker 5/2023 Hanya Bisa Diterapkan Pada Pekerja PKWT

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Pemangkasan Upah dalam Permenaker 5/2023 Hanya Bisa Diterapkan Pada Pekerja PKWT

Dok. Medcom
Ilustrasi upah pekerja

 

AHLI hukum perburuhan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai, kebijakan pemangkasan upah seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tak bisa diterapkan sama rata ke semua pegawai atau buruh.

"Itu hanya bisa diterapkan untuk pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) jenis pekerja harian," kata Hadi kepada Media Indonesia, Sabtu (18/3).

Sedangkan bagi pekerja PKWT normal dan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pegawai tetap, pemangkasan upah tidak dapat dilakukan jika pemotongan itu menyebabkan upah yang diterima pekerja menjadi di bawah ketentuan upah minimum.

Baca juga : Cuma Lima Sektor Industri Orientasi Ekspor Bisa Sesuaikan Upah, Kemenaker Jamin Persyaratan Ketat 

Diketahui sebelumnya, pemerintah mengizinkan perusahaan berorientasi ekspor untuk memangkas upah pekerjanya hingga 25%. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja buruh paling sedikit 75% dari upah yang biasa diterima," demikian bunyi pasal 8 beleid tersebut yang dikutip pada Kamis, (16/3).

Baca juga : Penurunan Ekspor Nonmigas Faktor Terbitnya Permenaker 5 Tahun 2023

Dalam beleid itu, perusahaan yang masuk dalam kriteria juga dapat melakukan penyesuaian jam kerja. Opsi ketentuan penyesuaian jam kerja yang ada di dalam beleid itu yakni pertama, 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Kedua, 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Hadi yang juga Guru Besar Hukum Kepailitan itu menilai, dari segi norma, Permenaker itu tak terlalu mengejutkan lantaran prinsip yang digunakan dunia ketenagakerjaan di Indonesia ialah 'no work no pay'. 

"Permenaker 5/2023 dari segi normanya tidak terlalu mengejutkan. Hal ini karena akan sangat tergantung pada implementasinya. Jika jam kerja dikurangi, maka upah akan berkurang adalah hal yang biasa, karena berlaku prinsip no work no pay," jelasnya.

Karena amat bergantung dari pelaksanannya, lanjut dia, maka peranan pengawas ketenagakerjaan menjadi krusial agar aturan yang dikeluarkan pemerintah tak disalahgunakan. (Z-5)

Baca Juga

OJK

OJK Terbitkan Aturan Literasi dan Inklusi Keuangan, Akomodir PUJK Baru

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 24 Maret 2023, 16:25 WIB
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa...
AFP/Ina

Terus Menggeliat, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Hampir Tembus 17 Juta

👤ficky ramadhan 🕔Jumat 24 Maret 2023, 16:15 WIB
Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), total jumlah investor kripto di...
DOK/BJB SYARIAH

BJB Syariah Pimpin Sindikasi Pembiayaan untuk PT OKI Pulp & Paper Senilai Rp1 Triliun

👤Naviandri 🕔Jumat 24 Maret 2023, 16:01 WIB
PT OKI Pulp & Paper dinilai memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya