Berita Terbaru Ombudsman Hari Ini

Ombudsman Nilai PPDB Jakarta Tahun Ini Lebih Baik

OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya mengapresiasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021

Ombudsman: Vaksin Ilegal Akibat Lemahnya Data Logistik Kesehatan

Dalam hal vaksinasi, lemahnya pendataan memungkinkan vaksin dikirim dan digunakan oleh pihak yang sebenarnya belum memiliki hak untuk mendapatkan vaksin.

Polemik TWK, Pimpinan KPK Dilaporkan ke Ombudsman

Sebelumnya, persoalan TWK sudah dilaporkan sejumlah pegawai ke Dewas KPK. Adapun laporan ke Ombudsman RI terkait indikasi maladministrasi oleh pimpinan KPK.

Ombudsman Dorong Disnaker Provinsi Awasi Pembayaran THR

Selain meminta pemda melakukan pengawasan, Ombudsman juga meminta pihak pengusaha yang tidak mampu membayar THR untuk membuka laporan keuangannya kepada para pekerja.

Ombudsman RI Awasi Potensi Maladministrasi Pembayaran THR

Untuk itu Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendorong Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan terkait pembayaran THR di 34 provinsi.

Ombudsman RI Komitmen Awasi Pembelajaran Tatap Muka di 34 Provinsi

Indraza mengimbau pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk memastikan protokol kesehatan sebelum menggelar pembelajaran tatap muka.

Cegah Maladministrasi, Ombudsman Minta PTM dan PPDB Diawasi

"Ombudsman menekankan pada pengawasan pemenuhan daftar periksa kesiapan sekolah sebagaimana tertuang dalam SKB 4 Menteri tersebut,"

Ombudsman Desak Pemkot Pematangsiantar Tunda Kenaikan NJOP 1000%

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut meminta Pemkot Pematangsiantar menunda serta meninjau kembali pemberlakuan penetapan NJOP naik 1000 persen.

Ini Hasil Investigasi Ombudsman soal Kebakaran Kilang Balongan

Dari total 71 tangki, yang terbakar sebanyak empat tangki dengan kapasitas 7% dari seluruh BBM yang dihasilkan di Kilang Balongan.`

Ombudsman Temukan 4 Potensi Maladministrasi dalam Ekspor Benur

Adanya permintaan imbalan pada pemenuhan persyaratan teknis penetapan eksportir BBL dan penetapan nelayan penangkap BBL.

Ombudsman: Kepala Daerah Boleh ke Luar Negeri Selama Ikut Aturan

Pernyataan Ombudsman menanggapi kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, yang masuk ke wilayah Papua Nugini secara ilegal. Lukas dinilai melakukan maladministrasi berupa pelanggaran prosedur.

ORI Buka Layanan RCO untuk Optimalisasi BPJS Kesehatan

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) membantu masyarakat yang terdampak pandemi dengan cara membuka layanan Respon Cepat Ombudsman (RCO) untuk optimalisasi BPJS Kesehatan.

Ombudsman: Insentif Nakes Selama Tiga Bulan di 2020 Belum Dibayar

Ombudsman Perwakilan Sumatra Utara  menyebutkan insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 selama tiga bulan terakhir di 2020 belum dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Ombudsman Dorong Masyarakat Awasi Pelayanan Publik

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Ombudsman: Sebelum Ada Isu Impor Harga Gabah Sudah Turun

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menilai saat musim raya tanpa ada impor pun harga gabah akan turun seiring supply dan demand, apalagi tahun ini peningkatan produksi.

Ombudsman: Polda Metro Lamban Antisipasi Bentrok di Pancoran

Ombudsman meyakini peristiwa bentrok tersebut jelas bukan merupakan kejadian yang terjadi secara spontan melihat rangkaian konflik yang ada selama ini.

Ombudsman RI Komitmen Cegah Maladministrasi Sektor Kehutanan

Ombudsman RI telah menerima laporan pengaduan masyarakat terkait bidang kehutanan.

Presiden Lantik Pengurus Ombudsman Periode 2021-2026

Ketua dan Anggota ORI mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi.

Ombudsman Sumut Ajak Pemkab/Pemkot Tingkatkan Layanan Publik

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjelaskan serta menekankan pentingnya pelayanan publik yang prima bagi semua OPD Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.

ORI Dalami Laporan Soal Pergub DIY No.1/2021 Hambat Hak Politik

OMBUDSMAN mendalami laporan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta terkait dugaan maladministrai dalam penerbitan Pergub DIY No.1/2021 karena menghambat hak politik warga negara.

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia