Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PEMERINTAH dikabarkan telah mencabut bantuan sosial (bansos) yang diberikan selama pandemi. Padahal di sisi lain, masih banyak warga yang membutuhkan bansos dikarenakan efek dari pandemi covid-19 saat ini masih belum selesai.
Menanggapi hal tersebut, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa butuh transisi waktu untuk mencabut bansos.
"Butuh masa transisi untuk business strategy. Tidak bisa serta merta langsung begitu, dampak Covid itu terasa, bahkan hingga hari ini juga Covid itu masih belum sepenuhnya selesai," katanya saat dihubungi pada Kamis (17/11).
Baca juga: IsDB Dukung Agenda Transformasi Kesehatan Indonesia
Ia meminta pemerintah untuk melihat lebih jauh kedepan terkait dengan dampak dari pandemi covid-19 ini.
"Saya meminta Pemerintah untuk coba lebih jauh melihat dampak covid ini, kemudian butuh masa transisi untuk pengakhiran bantuan sosial terkait pandemi," ujar Robert.
Robert menambahkan bahwa dampak dari pandemi covid-19 tidak bisa dianggap sama dengan dampak dari hal-hal lainnya.
"Tetapi yang logisnya adalah kalau pandemi selesai tentu bansos pandemi selesai, dampak pandemi tidak seperti dampak hal-hal lain. Walaupun nanti sudah beranjak ke masa endemi, masih tetap butuh untuk pemulihan secara ekonomi maupun sosial," imbuhnya.
"Ada total kurang lebih 11 bansos di pusat maupun daerah, butuh kajian lebih jauh terkait dengan bantuan sosial yang mau di akhiri, agar tidak mengalami suatu kejutan bagi masyarakat," tegas Robert. (H-3)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved