Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dikabarkan telah mencabut bantuan sosial (bansos) yang diberikan selama pandemi. Padahal di sisi lain, masih banyak warga yang membutuhkan bansos dikarenakan efek dari pandemi covid-19 saat ini masih belum selesai.
Menanggapi hal tersebut, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa butuh transisi waktu untuk mencabut bansos.
"Butuh masa transisi untuk business strategy. Tidak bisa serta merta langsung begitu, dampak Covid itu terasa, bahkan hingga hari ini juga Covid itu masih belum sepenuhnya selesai," katanya saat dihubungi pada Kamis (17/11).
Baca juga: IsDB Dukung Agenda Transformasi Kesehatan Indonesia
Ia meminta pemerintah untuk melihat lebih jauh kedepan terkait dengan dampak dari pandemi covid-19 ini.
"Saya meminta Pemerintah untuk coba lebih jauh melihat dampak covid ini, kemudian butuh masa transisi untuk pengakhiran bantuan sosial terkait pandemi," ujar Robert.
Robert menambahkan bahwa dampak dari pandemi covid-19 tidak bisa dianggap sama dengan dampak dari hal-hal lainnya.
"Tetapi yang logisnya adalah kalau pandemi selesai tentu bansos pandemi selesai, dampak pandemi tidak seperti dampak hal-hal lain. Walaupun nanti sudah beranjak ke masa endemi, masih tetap butuh untuk pemulihan secara ekonomi maupun sosial," imbuhnya.
"Ada total kurang lebih 11 bansos di pusat maupun daerah, butuh kajian lebih jauh terkait dengan bantuan sosial yang mau di akhiri, agar tidak mengalami suatu kejutan bagi masyarakat," tegas Robert. (H-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved