Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH dikabarkan telah mencabut bantuan sosial (bansos) yang diberikan selama pandemi. Padahal di sisi lain, masih banyak warga yang membutuhkan bansos dikarenakan efek dari pandemi covid-19 saat ini masih belum selesai.
Menanggapi hal tersebut, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa butuh transisi waktu untuk mencabut bansos.
"Butuh masa transisi untuk business strategy. Tidak bisa serta merta langsung begitu, dampak Covid itu terasa, bahkan hingga hari ini juga Covid itu masih belum sepenuhnya selesai," katanya saat dihubungi pada Kamis (17/11).
Baca juga: IsDB Dukung Agenda Transformasi Kesehatan Indonesia
Ia meminta pemerintah untuk melihat lebih jauh kedepan terkait dengan dampak dari pandemi covid-19 ini.
"Saya meminta Pemerintah untuk coba lebih jauh melihat dampak covid ini, kemudian butuh masa transisi untuk pengakhiran bantuan sosial terkait pandemi," ujar Robert.
Robert menambahkan bahwa dampak dari pandemi covid-19 tidak bisa dianggap sama dengan dampak dari hal-hal lainnya.
"Tetapi yang logisnya adalah kalau pandemi selesai tentu bansos pandemi selesai, dampak pandemi tidak seperti dampak hal-hal lain. Walaupun nanti sudah beranjak ke masa endemi, masih tetap butuh untuk pemulihan secara ekonomi maupun sosial," imbuhnya.
"Ada total kurang lebih 11 bansos di pusat maupun daerah, butuh kajian lebih jauh terkait dengan bantuan sosial yang mau di akhiri, agar tidak mengalami suatu kejutan bagi masyarakat," tegas Robert. (H-3)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved