Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) jaksa terduga pemeras saksi sampai Rp3 miliar
Pengisian LHKPN merupakan hal yang tidak bisa disepelekan, seperti yang dialami oleh mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, yang kini terjerat dalam kasus dugaan TPPU.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak menggiring opini soal isu salah satu jaksa KPK yang memeras saksi sampai Rp3 miliar.
KABAR pemerasan salah satu jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke salah satu saksi kini diusut tim laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
KPK menjelaskan pemeriksaan 2 Hakim Agung, Desnayeti dan Yohanes Priyana. Pemanggilan itu terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS).
HARTA kekayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentuh Rp95.820.385.076 di akhir masa jabatannya. Data itu diketahui dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Sebanyak 16 menteri belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK minta Menteri Agrarira dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, AHY untuk segera membuat LHKPN
PENGISIAN laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2023 sudah dimulai. Sudah ada 159 instansi pemerintahan yang menyerahkan LHKPN.
MENKO Polhukam Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya dari kabinet Presiden Joko Widodo untuk menghindari konflik kepentingan sebagai cawapres. Segini harta kekayaan Mahfud MD.
KPK akan dalami dugaan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikabarkan tidak jujur mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masih sering disepelekan oleh pejabat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan milik Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya peningkatan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pejabat selama 2023.
Seluruh pejabat diharap tidak lagi menyepelekan pengisian LHKPN. Masyarakat juga diharap terus memantau laporan harta para ASN.
Sebanyak lima saksi diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan terhadap SYL oleh Firli Bahuri.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto memandang ada dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Karena itu, tidak ditahan sekarang.
Polda Metro Jaya menemukan sejumlah aset Ketua nonaktif KPK berupa tanah dan bangunan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Polda Metro menemukan ada harta benda Firli, istri, anak, dan keluarga yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Trunoyudo menyebut materi pemeriksaan seputar harta benda tersangka, serta harta benda Istri, anak, dan keluarga. Aset itu dipertanyakan karena tidak masuk dalam LHKPN
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved