Berita Terbaru KPK Hari Ini

Albertina Ho jadi Hakim Lagi Usai Kelar dari Dewas KPK

Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.

KPK Mau Pemberantasan Korupsi Dilakukan Kolektif

Johanis mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari banyak sektor. Salah satunya pendidikan dengan cara menguatkan paham antirasuah agar masyarakat berintegritas tinggi.

Kembangkan Penyidikan Korupsi Fasilitas Pengolahan Karet di Kementan

Tessa enggan memerinci pihak-pihak yang tengah dibidik oleh penyidik. Itu, kata dia, dikhawatirkan mengganggu proses penyidikan jika kebanyakan memberikan informasi kepada publik.

Tersangkut Korupsi, Pj Walkot Pekanbaru Kantongi Nilai Positif di Evaluasi Berkala

Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja Pj kepala daerah ini, kata Bima, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme.

KPK Dikabarkan Akan Panggil Yasonna Laoly terkait Kasus Harun Masiku

KPK dikabarkan akan memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terkait kasus Harun Masiku.

Soal UU Tipikor, Pengamat: Harusnya Kembalikan KPK ke UU yang Lama

Kemudian, Castro mendorong agar pemerintah lebih mengutamakan untuk membuat Rancangan UU Perampasan Aset. 

Kasus Rasuah Dana Operasional, KPK Panggil Pj Gubernur Papua

Tessa cuma mau memerinci inisial tiga saksi itu yakni RR, LS, dan WP. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu di antara mereka yakni penjabat (Pj) Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.

KPK Jamin Pencarian Harun Masiku Tak Dihentikan saat Pimpinan Berganti

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pencarian buronan Harun Masiku tidak akan terhenti meski pimpinan KPK berganti.

PBHI: KPK Sering Kesulitan Usut Kasus yang Libatkan TNI

Bentuk dari hambatan tersebut berupa kesulitan pemanggilan saksi, teror, hingga desakan untuk meminta maaf.

KPK Acak-acak Sejumlah Kantor Dinas di Pekanbaru untuk Cari Barang Bukti

KPK menggeledah sejumlah lokasi di Pekanbaru hari ini, 2 Desember 2024. Upaya paksa itu untuk mencari bukti dugaan korupsi penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

KPK Akan Umumkan Pejabat yang Manipulasi Laporan Harta Kekayaan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pejabat yang memanipulasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Pejabat yang Bohong Isi LHKPN Harus Disanksi Pidana

PAKAR hukum dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih, menilai pejabat yang bohong saat melaporkan LHKPN  dapat disanksi tegas.

Imparsial Minta Belanja Alutsista Harus Transparan

Seharusnya urusan pembelian alutsista tidak lagi ditutup-tutupi dan tidak masuk dalam kategori kerahasiaan.

Pimpinan KPK Prioritaskan Kasus yang Disorot Publik

Fitroh juga berjanji bakal menyelesaikan kasus mangkak saat menjabat. Dia mau melihat kecukupan bukti perkara-perkara lama di KPK.

Farhan Minta KPK Lakukan Skrining Bagi Calon Pejabat Pemkot Bandung

Menurut Farhan, pihaknya saat ini sedang menjalani proses clearance terhadap seluruh calon pejabat eselon III dan II melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Ungkap Kebohongan soal Pengisian LHKPN Pejabat, Fortuner Harganya Ditulis Rp6 Juta

KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta pejabat jujur dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)

Janji Setyo Budiyanto Kejar Semua Buronan KPK Termasuk Harun Masiku

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto berjanji akan mengejar semua buronan termasuk Harun Masiku

Jalan Lain Mengakhiri Korupsi

KINI, dapat dikatakan bahwa tidak ada cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang lolos dari korupsi.

KPK Harus Selidiki LHKPN Pejabat Terindikasi Terima Gratifikasi

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku prihatin dengan isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terindikasi adanya suap dan gratifikasi.

KPK Setor Rp2,4 Triliun ke Negara Hasil Pemulihan Aset Korupsi

Nawawi mengatakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 atau selama kurang lebih 5 tahun terakhir, KPK telah menangani 597 perkara.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia