NEWSTICKER

Berita Terbaru Komisi Iii Dpr Hari Ini

Komisi 3 DPR akan Panggil KPK
10/10/2023 10:19
Pemanggilan akan dilakukan setelah reses.
Alasan DPR Pilih Arsul Sani Jadi Hakim MK
26/9/2023 20:19
KOMISI III DPR resmi menyetujui Arsul Sani sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Wahiduddin Adams yang akan purna tugas. Arsul dinilai berkompeten di bidang hukum.
Komisi III DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi, Ada Arsul Sani
25/9/2023 15:24
KOMISI III DPR menggelar fit and proper test calon hakim konstitusi hari ini, Senin, 25 September 2023. Sebanyak delapan orang mengikuti tes tersebut.
Pemerintah Diminta Lakukan Langkah Penyelesaian Kasus Rempang
12/9/2023 15:34
PEMERINTAH pusat diminta untuk mengambil langkah penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak terkait kerusuhan di Rempang dan Pulau Galang Kepulauan Riau.
Legislator Komisi III Dukung Tambahan Anggaran Rp12,14 Polri
04/9/2023 22:21
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana mendukung usulan tambahan anggaran Rp12,14 triliun bagi Polri.
Komisi III DPR Dukung Kenaikan Anggaran untuk Kejagung dan PPATK
01/9/2023 17:27
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan mendukung sepenuhnya permintaan kenaikan anggaran tahun 2024 untuk Kejagung dan PPATK.
Legislator Sesalkan Kasus Polisi Tembak Polisi Jilid II
27/7/2023 22:04
Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto mengaku prihatin dan menyesalkan insiden tewasnya Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage.
Polri Beli Pesawat, Sahroni: Jangan untuk Gaya-gayaan!
19/7/2023 19:12
WAKIL Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, merespons pembelian pesawat Boeing oleh Polri. Pembelian itu mesti membawa kemaslahatan bukan gaya-gayaan.
Komisi III DPR akan Minta Penjelasn Polri Soal Pesawat Bekas
15/7/2023 16:10
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Santoso mendorong Polri untuk bisa memberi penjelasan terkait pembelian pesawat bekas jenis Boeing 737-800 NG.
Komisi III DPR Janji Segera Bahas RUU Perampasan Aset Jika Diminta
13/7/2023 23:22
Komisi III DPR janji tak menunda membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jika sudah diberi mandat membahas bakal beleid itu.
Habiburokhman Gantikan Desmond Mahesa jadi Ketua Komisi III DPR RI
04/7/2023 12:48
Anggota DPR RI dari Gerindra, Habiburokhman, ditetapkan sebagai Ketua Komisi III DPR menggantikan mendiang Desmond Mahesa yang meninggal beberapa waktu lalu.
Libatkan Oknum Aparat, Jaringan TPPO Harus Diusut oleh Lintas Instansi
16/6/2023 15:06
Kerjasama lintas instansi sangat diperlukan untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kejagung Bantah Ada Permufakatan Jahat dalam Penerapan Restorative Justice
14/6/2023 17:54
Kejaksaan Agung membantah adanya negosiasi, permufakatan jahat atau “hengki pengki” terhadap penanganan perkara melalui restorative justice.
Komisi III: Kejagung Jangan Main-main dengan Restorative Justice
14/6/2023 17:45
KOMISI III DPR RI mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tak main-main dalam penggunaan restorative justice atau keadilan restoratif.
Singgung soal Deradikalisasi Napiter, BNPT Minta Anggaran 2024 Naik Rp456 Miliar
07/6/2023 22:06
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp456,09 miliar.
BNN Usulkan Tambahan Anggaran 2024 Rp 1,95 Triliun
07/6/2023 20:10
BNN menngusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 1,95 triliun
DPR Mempertanyakan Efektivitas Anggaran BNN dalam Pemberantasan Narkoba
07/6/2023 17:29
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran ratusan miliar yang ada pada BNN dalam memberantas narkoba
Soal RUU Perampasan Aset, Menkumham: Kita Tunggu DPR
01/6/2023 23:05
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan aset hingga kini masih belum ada titik terang. Terakhir, pembahasan calon beleid itu akan dibahas bersama Komisi III DPR.
Polri tidak Boleh Loyo Telusuri Aliran Dana Narkoba
27/5/2023 18:22
PERPUTARAN uang dari bisnis narkoba di Indonesia diyakini anggota Komisi III DPR Santoso sangat besar sehingga bukan tidak mungkin digunakan untuk pemenangan Pemilu 2024
MK Dinilai Telah Lakukan Pergeseran Fungsi
26/5/2023 18:44
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki peran sebagai positive legislator yang artinya tidak boleh menambah norma baru dalam undang-undang.