Berita Terbaru Hukum Hari Ini

Konflik Kepentingan Politik Dinilai Jadi Faktor Penyebab Tingginya Gugatan UU ke MK

Semakin sebuah undang-undang jauh dari prinsip pembentukan yang semestinya, maka kegundahan publik akan meningkat dan proses pengujian di MK pun hampir pasti terjadi. 

Sikat Habis Judi Online, Polri Tangkap 744 Tersangka dan Sita Aset Rp286 Miliar

Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.

Penyidik Kejagung Datangi Kantor Direktorat Jenderal Planologi, Kemenhut Buka Suara

Pihak Kemenhut menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif.

Saksi Tepis Dakwaan Jaksa soal Kongkalikong Penyewaan Kapal dan Pengadaan Minyak Pertamina

Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada satu pun saksi yang menyebut adanya kongkalikong yang dilakukan kliennya terkait kegiatan impor minyak mentah.

Awalnya Dituding Oplos BBM, Perubahan Dakwaan Kerry Riza di Persidangan Jadi Sorotan

Hal senada disampaikan kuasa hukum Kerry lainnya, Patra M Zen. Ditegaskan, sejak awal persidangan hingga saat ini, jaksa gagal membuktikan dakwaannya.

Didakwa Terima Rp809 Miliar, Nadiem Mengaku Justru Rugi Finansial Saat Jadi Menteri

Ia pun merasa sangat beruntung lantaran keluarganya mampu menguliahkan dirinya ke luar negeri.

Sidang Perdana Nadiem Makarim: Didakwa Rugikan Negara Rp2,18 T, Terima Rp809 Miliar

Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.

Penjelasan Pasal 256 KUHP Soal Demo: Alasan Wajib Lapor dan Sanksi Pidana

Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.

Plea Bargain Dinilai akan Efisienkan Pengadilan, Pakar Ingatkan Batasan Ancaman Pidana

Plea bargain merupakan mekanisme baru yang mengatur pengakuan bersalah terdakwa dalam proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Kejagung Serahkan Kasi Datun Kejari HSU nonaktif ke KPK

Kejagung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Tri Taruna Fariadi

Pemerintah dan DPR Didorong Rancang UU Student Debt

Penguatan demokrasi di Indonesia dinilai membutuhkan keseimbangan antara supremasi hukum yang kuat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih merata.

Keamanan Cerminkan Keberhasilan Negara Jamin Perlindungan Warga

Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.

Wamenkum: KUHP Baru Landasan Modernisasi Hukum

Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, kemarin, dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.

Teknologi Kantor Hukum Hadir di Indonesia

Legal tech adalah sebuah solusi yang dirancang untuk membantu kantor hukum bekerja lebih efisien dan responsif di tengah kebutuhan publik yang semakin dinamis. 

Kemenko Kumham Imipas Tegaskan Arah Koordinasi Kebijakan Nasional di Empat Sektor Strategis

Kemenko Kumham Imipas sendiri baru merampungkan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 sebagai panduan arah lima tahun ke depan. 

Prabowo Bahas Perkembangan Isu Hukum di Daerah

Prabowo kemudian menelaah laporan-laporan tersebut dan berdiskusi secara mendalam mengenai berbagai persoalan hukum yang sedang berkembang di Tanah Air.

Guru di Kota Cirebon Dibekali Pemahaman Hukum

Kasus kriminalisasi terhadap tenaga pendidik maupun kepala sekolah yang dilaporkan oleh orangtua murid ke polisi di Kota Cirebon angkanya sangat rendah.

Wacana Reformasi Polri Meredup, Tarik Ulur Kepentingan Politik Hambat Pembenahan

Sejarah panjang Polri menunjukkan peran besar lembaga ini dalam dinamika politik kekuasaan di Indonesia.

Noel Ebenezer Ancam Lakukan Upaya Hukum, Ini Respons KPK

Perlawanan tersangka merupakan langkah formil dalam penanganan perkara.

PBNU Bawa Dugaan Penghinaan terhadap Pesantren ke Ranah Hukum

Tayangan Trans7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama.

Merawat Persatuan Meneguhkan Adab Ikhtilaf

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia